SUMATERA BARAT — Keputusan ini membatalkan pemangkasan kuota yang sempat diterapkan pemerintah Malaysia pada awal tahun ini. Saat itu, kuota diturunkan dari 300 liter menjadi 200 liter per bulan sebagai respons atas lonjakan harga minyak mentah global yang dipicu konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran.
Mulai 1 September 2026, warga Malaysia yang memenuhi syarat dapat membeli bensin RON95 bersubsidi hingga 300 liter per bulan. Angka ini sama dengan batas kuota yang berlaku sebelum kebijakan pemangkasan diterapkan.
"Pertumbuhan ekonomi negara harus dikembalikan kepada rakyat," kata Anwar dalam pidato yang disiarkan televisi, dikutip Reuters, Minggu (30/8).
Pemerintah Malaysia juga menaikkan kuota pembelian diesel bersubsidi untuk kategori pengguna tertentu menjadi 400 liter per bulan. Kebijakan ini menyasar pelaku usaha dan pemilik kendaraan niaga yang selama ini mengandalkan solar bersubsidi untuk operasional.
Langkah ini diambil ketika pertumbuhan ekonomi Malaysia menunjukkan kinerja kuat. Produk domestik bruto (PDB) Malaysia tumbuh 6 persen pada kuartal II 2026, melampaui proyeksi resmi pemerintah.
Kenaikan kuota BBM bersubsidi merupakan bagian dari paket kebijakan yang dirancang untuk meredakan tekanan biaya hidup. Anwar menghadapi kritik publik terkait mahalnya kebutuhan pokok, meskipun ekonomi nasional tumbuh stabil dibandingkan negara tetangga di kawasan.
Selain BBM, pemerintah Malaysia menyiapkan beberapa program pendukung:
Anwar juga mengumumkan bahwa dana yang disita atau dirampas melalui proses hukum terkait kasus korupsi akan dialokasikan untuk program pemerintah, terutama sektor pendidikan dan kesehatan.
Pengumuman kebijakan ini datang di tengah tekanan politik yang dihadapi koalisi pemerintahan Anwar. Koalisinya mengalami kekalahan dalam tiga pemilihan daerah berturut-turut dalam beberapa bulan terakhir, sementara kritik terhadap penanganan kasus korupsi besar dan janji reformasi yang belum terpenuhi terus menguat.
Pemilihan daerah tersebut menjadi indikator sentimen pemilih menjelang pemilihan umum yang wajib digelar paling lambat awal 2028. Anwar sebelumnya menyatakan pemilu lebih awal dapat digelar jika perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.
Bagi warga Malaysia yang ingin mengetahui apakah mereka termasuk penerima BBM bersubsidi atau ingin memverifikasi kuota yang berlaku, informasi resmi dapat diakses melalui kanal komunikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup (KPDN) setempat. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap pihak yang mengaku dapat mengurus kuota atau bansos dengan imbalan tertentu.