SUMATERA BARAT — Pemerintah memastikan kebijakan insentif kendaraan listrik (EV) ke depan tidak akan berdiri sendiri. Rencananya, skema subsidi ini akan langsung dikaitkan dengan program mobil dan motor nasional yang sudah lama digodok. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta pada Senin (27/7) lalu.
Integrasi Subsidi dengan Target Produksi Dalam Negeri
"Kami akan lihat apakah ini terkait dengan program mobil nasional atau motor nasional," ujar Airlangga. Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi format insentif yang ideal. Tujuannya ganda: mendongkrak permintaan konsumen sekaligus memperkuat industri komponen EV di dalam negeri.
Sayangnya, detail teknis mengenai bentuk akhir insentif dan jadwal implementasi masih belum final. Yang jelas, kebijakan ini mendukung target ambisius yang sebelumnya disuarakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yaitu mendorong penjualan tahunan sebanyak 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit motor listrik.
Angka Insentif dan Lonjakan Pasar EV Nasional
Dari bocoran angka yang beredar, insentif untuk motor listrik diperkirakan mencapai Rp 5 juta per unit atau setara US$ 310. Sementara untuk mobil listrik, nominalnya masih dikaji lebih lanjut. Langkah ini diambil di tengah pertumbuhan pesat sektor mobilitas hijau di Indonesia.
Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat, penjualan mobil listrik berbasis baterai (BEV) pada kuartal I-2026 melonjak 95,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, dengan total 33.150 unit. Angka ini membuktikan bahwa minat pasar terhadap EV terus menguat.
Motor Listrik Mendominasi, Regulasi Menyusul
Meski penjualan mobil listrik naik signifikan, motor listrik tetap menjadi penguasa jalanan. Hingga Februari 2026, jumlah armada motor listrik yang terdaftar mencapai 236.451 unit. Jumlah ini setara dengan 65 persen dari total seluruh kendaraan listrik yang beroperasi di Indonesia.
Dengan dominasi tersebut, wajar jika pemerintah ingin memastikan insentif tidak hanya menguntungkan konsumen, tetapi juga produsen lokal. Pertanyaan besarnya kini tinggal menunggu: kapan skema ini benar-benar berlaku dan apakah merek-merek yang masuk dalam program mobil nasional akan mendapatkan prioritas?
