PADANG — Rencana pembangunan kawasan tambak udang vaname terintegrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai memasuki babak baru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI merespons positif usulan yang diajukan Pemprov Sumbar. Proyek senilai Rp7,2 triliun ini akan dikembangkan di atas lahan seluas 2.150 hingga 2.470 hektare di Pantai Timur Pulau Pagai Selatan.
Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menilai lokasi tersebut memiliki kesesuaian topografi dan karakteristik perairan untuk budidaya udang vaname skala industri. Ia langsung menginstruksikan Direktur Budi Daya Air Payau untuk melakukan survei ke Kepulauan Mentawai. Survei bertujuan memastikan aspek teknis, lingkungan, dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Investasi Rp7,2 Triliun dan Target Produksi 52.800 Ton per Tahun
Proyek ini diproyeksikan menghasilkan produksi udang hingga 52.000–52.800 ton per tahun. Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyebut kawasan ini akan menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah kepulauan. Ia menegaskan proyek ini tidak sekadar meningkatkan produksi perikanan.
"Kita melihat ini sebagai peluang besar yang harus kita jemput bersama. Karena itu, kita langsung menyampaikan usulan pengembangan kawasan tambak udang terintegrasi di Mentawai kepada Menteri KKP dan Alhamdulillah mendapat respons yang sangat baik," ungkap Mahyeldi usai pertemuan dengan Menteri KKP di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
8.820 Tenaga Kerja Lokal dan Kajian Kelayakan Universitas Andalas
Pengembangan kawasan ini diharapkan mampu menyerap sekitar 8.820 tenaga kerja lokal. Pemprov Sumbar menekankan bahwa investasi ini harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat pesisir Kepulauan Mentawai.
"Kita ingin investasi ini benar-benar memberikan dampak. Ada lapangan kerja yang terbuka, ekonomi lokal tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat. Harapan kita, ekonomi tumbuh, kemiskinan menurun, dan masyarakat Mentawai semakin sejahtera," ujarnya.
Berdasarkan kajian Pra-Amdal yang dilakukan LPPM Universitas Andalas, kawasan Pantai Timur Pulau Pagai Selatan dinilai layak. Kawasan ini memiliki bentang pantai luas, topografi relatif landai, serta karakteristik perairan yang mendukung budidaya udang vaname.
Konsep Zero Waste dan Pendekatan Sosial ke Masyarakat Adat
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumbar Syefdinon menjelaskan, pengembangan ISF Mentawai akan mengusung konsep eco-efficiency dan zero waste. Sistem budidaya dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari intake air, tandon, klaster budidaya, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Prinsip good aquaculture practices juga akan diterapkan.
Pemkab Kepulauan Mentawai disebut telah merespons positif rencana ini. Bupati Mentawai bersama jajaran telah turun langsung ke lokasi untuk berkomunikasi dengan tokoh adat dan masyarakat setempat.
"Pendekatan sosial menjadi kunci. Kita ingin masyarakat menjadi bagian dari pembangunan, bukan hanya sebagai penonton," kata Syefdinon.
Tim Percepatan Dibentuk, Pembangunan Ditargetkan Mulai 2027
Sebagai tindak lanjut, DKP Sumbar akan segera membentuk Tim Percepatan ISF Mentawai. Tim ini melibatkan pemerintah daerah, akademisi, KKP, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Mereka bertugas memastikan seluruh kebutuhan dan tahapan awal diselesaikan secara terukur.
"Target kita dalam 2–3 bulan ke depan seluruh tahapan awal sudah tuntas. Dengan demikian, pembangunan tambak udang modern dan terintegrasi di Mentawai dapat mulai direalisasikan pada 2027," jelas Syefdinon.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Mahyeldi didampingi sejumlah pejabat, antara lain Kepala DKP Sumbar Syefdinon, Kepala Bappeda DR. Zefnihan, serta Kepala DPMPTSP Luhur Budianda. Dari Pemkab Kepulauan Mentawai hadir Bupati Rinto Wardana, Ketua DPRD Ibrani Sababalat, serta jajaran terkait.
