Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, menyisir tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama tiga hari, 8–10 September 2026, untuk memastikan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) aman, higienis, dan layak konsumsi. Monitoring dilakukan tim Satgas MBG berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Nomor 172 Tahun 2025, dengan pendekatan preventif sebelum persoalan keamanan pangan muncul.
PADANG PANJANG — Tujuh SPPG yang diperiksa masing-masing Sigando, Ekor Lubuk, Guguk Malintang 1, Guguk Malintang 2, Bukit Surungan, Silaing Atas, dan Koto Panjang. Tim menelusuri langsung tahapan pelaksanaan program, dari pengolahan makanan, sanitasi, higienitas lingkungan dan peralatan, hingga proses pelayanan kepada penerima manfaat.
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menugaskan Asisten Administrasi Umum Setdako yang juga Wakil Ketua Tim Satgas MBG Ade Nafrita Anas memimpin peninjauan. Menurut Ade, monitoring bukan kegiatan administratif semata.
Mengapa Pengawasan Dilakukan Sejak Awal
Pemkot memilih langkah preventif ketimbang menunggu masalah muncul. Ade menegaskan evaluasi harus berjalan sejak tahap awal pelaksanaan program.
"Kita tidak ingin menunggu munculnya masalah baru kemudian melakukan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi harus dilakukan sejak awal sebagai langkah preventif," tegasnya.
MBG menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sehingga kualitas makanan tidak bisa dipandang sebelah mata. Proses pengolahan, kebersihan, keamanan pangan, kandungan gizi, sampai pelayanan kepada penerima manfaat disebut harus jadi perhatian bersama.
Apa Saja yang Diperiksa Tim Satgas
Pemeriksaan menyasar seluruh rangkaian pelaksanaan program di tujuh SPPG. Tim melihat langsung kondisi dapur, kebersihan peralatan, sanitasi lingkungan, hingga cara makanan disajikan kepada penerima manfaat.
Monitoring dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Panjang Nomor 172 Tahun 2025 tentang Tim Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis Kota Padang Panjang. Tim monitoring didampingi Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Varia Warvis selaku Sekretaris Tim Satgas MBG.
Turut serta unsur staf ahli, asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama Padang Panjang Mukhlis M. serta Koordinator Wilayah SPPI Kota Padang Panjang Olivia Dwi Adelsi.
Ukuran Keberhasilan Bukan Jumlah Makanan Terdistribusi
Ade menyatakan keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang berhasil didistribusikan. Aspek keamanan dan gizi menjadi penentu utama.
"Yang terpenting adalah memastikan makanan yang diberikan aman, bergizi, layak dikonsumsi, dan benar-benar memberikan manfaat bagi para penerima," kata Ade.
Ia berharap hasil monitoring menjadi bahan perbaikan bagi seluruh SPPG. Kualitas pelayanan diharapkan terus meningkat dan makanan yang diberikan memenuhi standar keamanan serta gizi yang ditetapkan.
Dengan menyisir langsung tujuh SPPG, Pemkot Padang Panjang ingin memastikan program MBG tidak berhenti pada urusan distribusi. Di balik setiap makanan yang dibagikan, ada tuntutan keamanan, kualitas gizi, dan tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat yang harus dijaga.
