BUKITTINGGI — Sosialisasi yang digelar bersama Bank Nagari itu diikuti pengelola pondok pesantren dari berbagai daerah di Sumbar. Mahyeldi menyebut penguatan ekonomi syariah melalui pesantren sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.
Literasi Syariah Sumbar 55,62 Persen, tapi Pemanfaatan Baru 12,62 Persen
Mahyeldi memaparkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 yang menempatkan literasi keuangan syariah Sumbar di angka 55,62 persen. Angka itu di atas rata-rata nasional 43,07 persen.
Masalahnya ada di sisi pemanfaatan. Inklusi keuangan syariah Sumbar baru 12,62 persen, masih di bawah angka nasional 13,24 persen.
"Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya," ujar Mahyeldi.
Pesantren Diminta Tak Berhenti Jadi Lembaga Pendidikan dan Dakwah
Menurut Mahyeldi, pesantren punya potensi ekonomi yang belum tergarap penuh. Dengan 308 pondok pesantren tersebar di Sumbar, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dinilai mendesak.
"Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat," kata Mahyeldi.
Ia berharap Bank Nagari mendukung ekosistem ekonomi pesantren, termasuk digitalisasi transaksi serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Santri juga perlu dibekali kompetensi keuangan dan ekonomi syariah.
Layanan Bank Nagari: Kartu Santri hingga Pengelolaan Zakat Digital
Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyebut pesantren memiliki ekosistem ekonomi luas, mulai dari yayasan, koperasi, badan wakaf, hingga unit usaha produktif. Bank Nagari menyiapkan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pesantren.
"Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren," ungkap Gusti Candra.
Layanan yang ditawarkan meliputi transaksi nontunai (cashless), integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, transaksi unit usaha pesantren, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital.
Wawako Bukittinggi: Digitalisasi Harus Perkuat Tata Kelola Pesantren
Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis menegaskan digitalisasi bukan sekadar mengubah transaksi tunai menjadi elektronik. Menurutnya, langkah itu harus mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses layanan, serta memperkuat tata kelola dan kemandirian ekonomi pesantren.
Melalui kolaborasi pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren, Mahyeldi berharap digitalisasi layanan keuangan syariah memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Manfaatnya diharapkan dirasakan langsung oleh santri dan masyarakat sekitar.