Pencarian

Desa Wisata Nglanggeran Jadi Contoh, DPR Dorong Insentif untuk Desa Mandiri

Minggu, 13 September 2026 • 16:33:31 WIB
Desa Wisata Nglanggeran Jadi Contoh, DPR Dorong Insentif untuk Desa Mandiri
Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati menerima aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran.

SUMATERA BARAT — Status Desa Wisata Mandiri yang disandang Nglanggeran bukan akhir dari perjalanan. Bagi Rahmawati, justru di titik itu dukungan pemerintah harus semakin kencang. Desa yang sudah naik kelas dinilainya perlu dijaga daya saingnya sekaligus dijadikan rujukan bagi desa wisata lain di daerah lain.

Dukungan Jangan Berhenti Saat Status Mandiri

Rahmawati menilai perjalanan desa wisata melewati tahapan Rintisan, Berkembang, Maju, hingga Mandiri mesti diikuti kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Ia menyoroti pentingnya indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menetapkan status desa wisata.

Selain itu, ia mendorong pemerintah menyiapkan skema insentif bagi desa yang berhasil meningkatkan kualitas tata kelola dan memberi dampak ekonomi kepada warganya.

"Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya," ujar Hj. Rahmawati.

Bentuk Dukungan Tak Selalu Berupa Bantuan Langsung

Menurut legislator Partai Gerindra itu, penguatan desa wisata bisa dilakukan lewat jalur lain. Promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM, hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif masuk dalam daftar yang ia sebut.

"Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh," tegasnya.

Aspirasi Warga Nglanggeran: Penerangan Jalan

Dalam kunjungan tersebut, Rahmawati menerima aspirasi soal kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan wisata Nglanggeran. Salah satu yang mencuat adalah penerangan jalan.

Ia menilai infrastruktur dasar punya kaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan, dan pengalaman wisatawan selama berkunjung. Aspirasi pengelola Nglanggeran, katanya, akan diteruskan ke Kementerian Pariwisata dan dikawal melalui Komisi VII DPR RI.

"Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya," jelasnya.

Pariwisata Tumbuh dari Masyarakat

Nglanggeran dipandang Rahmawati sebagai bukti pariwisata berbasis masyarakat bisa menciptakan efek ekonomi yang luas. Sektor pariwisata yang bergerak turut mengangkat UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, hingga transportasi warga.

Karena itu, ia mendorong pembangunan sektor pariwisata tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata.

"Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat," pungkas Hj. Rahmawati.

Follow inisumbar.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: mediabudayaindonesia.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Berita Terkini

Indeks