PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempuh jalur koordinasi langsung ke Kementerian Sosial RI untuk mengembangkan sistem data kebencanaan yang selama ini dinilai belum terintegrasi penuh. Sekda Arry Yuswandi datang ke Jakarta didampingi pejabat Dinas Sosial dan BPBD Sumbar, diterima Dirjen Linjamsos Agus Zainal Arifin bersama Tim Pokja Ditjen Linjamsos.
Sumatera Barat memang punya dashboard data kebencanaan terintegrasi. Namun sistem itu dinilai masih perlu penyempurnaan agar pengelolaan data tidak terpencar di sejumlah instansi.
Enam Program yang Diharapkan Dapat Dukungan Kemensos
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Sumbar menyampaikan sejumlah kebutuhan dukungan yang sifatnya berkelanjutan. Arry menyebut dukungan itu menyangkut program kesiapsiagaan hingga penanggulangan bencana.
- Pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
- Pembentukan dan penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB)
- Penyediaan, pengelolaan, dan pendistribusian logistik bencana
- Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Taruna Siaga Bencana (Tagana)
- Pemberian bantuan uang duka bagi keluarga terdampak bencana
- Bantuan pemulihan ekonomi keluarga yang terdampak bencana
"Dalam pertemuan ini, kami berkoordinasi dan berkonsultasi seputar kesiapsiagaan dan penanggulangan kebencanaan, sekaligus mengajukan permintaan dukungan atas penyempurnaan aplikasi Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi atau yang kita singkat dengan SAPILIN," ujar Arry.
Mengapa Sumbar Butuh Sistem Data Kebencanaan Terpadu
Kondisi geografis Sumatera Barat membuat provinsi ini rawan terhadap berbagai jenis bencana. Ketersediaan dan integrasi data menjadi kebutuhan penting, bukan sekadar pelengkap, dalam mendukung perencanaan maupun penanganan bencana.
Arry menegaskan pihaknya membutuhkan dukungan Kemensos secara berkesinambungan. Menurutnya, sistem yang ada saat ini belum cukup untuk menangani kompleksitas data kebencanaan di daerah.
"Oleh karenanya, kita membutuhkan dukungan dari Kemensos secara berkesinambungan, menyangkut berbagai program kegiatan terkait kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana," katanya.
Peta Rawan Bencana Jadi Dasar Perencanaan Pembangunan
Dirjen Linjamsos Agus Zainal Arifin menekankan pentingnya peta rawan bencana sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan. Hal itu disampaikannya setelah Pemprov Sumbar memaparkan kondisi kebencanaan daerah.
"Setelah kami paparkan, Bapak Dirjen Linjamsos menyampaikan bahwa peta rawan bencana bersifat sangat penting, dan dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman dari risiko bencana (zona hijau)," ujar Arry.
Penekanan itu sejalan dengan kebutuhan Sumbar yang memiliki titik-titik rawan bencana tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Perencanaan pembangunan yang mengabaikan peta risiko berpotensi menambah kerugian saat bencana terjadi.
Kemensos Siap Teken Perjanjian Kerja Sama
Kemensos menyatakan dukungan dan komitmennya untuk membantu penanggulangan bencana di Sumatera Barat sesuai ketentuan yang berlaku. Dukungan itu salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
"Kemensos juga bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana," kata Arry.
Kerja sama tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara Pemprov Sumbar dan Kemensos dalam menghadapi potensi bencana. Bukan hanya saat tanggap darurat, tetapi juga pada tahap kesiapan pemerintah dan masyarakat serta pemulihan pascabencana.
Bagi warga Sumbar yang tinggal di daerah rawan bencana, integrasi data ini berdampak langsung pada kecepatan distribusi logistik dan ketepatan sasaran bantuan saat bencana terjadi.
