PASAMAN BARAT — Mahyeldi menyampaikan pesan itu langsung di hadapan para wali nagari yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi tidak ingin ada kepala nagari di Sumatera Barat yang kemudian berhadapan dengan proses hukum akibat kelalaian dalam menjalankan pemerintahan.
"Saya tidak ingin ada wali nagari di Sumatera Barat, termasuk Pasaman Barat, yang nantinya berurusan dengan hukum. Karena itu, kepada Saudara yang baru dilantik, saya sarankan agar segera pahami, cermati, dan pedomani seluruh aturan, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari," tegas Mahyeldi.
Pengelolaan Keuangan Nagari Jadi Titik Rawan
Menurut Mahyeldi, pemahaman regulasi merupakan fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan nagari. Dengan begitu, setiap kebijakan dan belanja anggaran dapat dipertanggungjawabkan serta benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerintahan nagari di Sumbar punya kekhasan yang harus terus dijaga, yakni adat salingka nagari dan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Wali nagari diminta menjalankan pemerintahan dengan tetap menjunjung tinggi adat, nilai agama, dan kearifan lokal.
E-Voting Pasaman Barat Dinilai Terobosan Efisien
Pada kesempatan yang sama, Mahyeldi mengapresiasi Kabupaten Pasaman Barat yang menyelenggarakan pemilihan wali nagari menggunakan sistem elektronik atau e-voting. Menurutnya, sistem itu lebih efisien dari sisi biaya dan waktu, sekaligus memberi pengalaman baru dalam demokrasi tingkat nagari.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, saya mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan pemilihan wali nagari melalui e-voting. Ini sebuah capaian yang patut kita apresiasi bersama," ujarnya.
Mahyeldi berharap pengalaman Pasaman Barat menjadi bahan pertimbangan bagi kabupaten dan kota lain di Sumbar untuk menerapkan sistem serupa. Kajian lebih luas dinilai layak dilakukan karena e-voting berpotensi menekan biaya penyelenggaraan pemilihan di berbagai tingkatan.
Bupati: Jabatan Wali Nagari Bukan Sekadar Kedudukan
Bupati Pasaman Barat Yulianto menyebut pelantikan ini menjadi momentum menghadirkan kepastian kepemimpinan definitif di tingkat nagari. Masyarakat, katanya, membutuhkan pemimpin yang punya legitimasi demokratis sekaligus mampu menyatukan dan memajukan nagari.
Yulianto mengapresiasi seluruh pihak yang menyukseskan pemilihan, mulai dari masyarakat, panitia, TNI-Polri, unsur pengawasan, tokoh adat, hingga perangkat nagari. Pelaksanaan pemilihan di tengah keterbatasan anggaran, menurutnya, menunjukkan kuatnya semangat kebersamaan warga Pasaman Barat.
"Perjuangan kita belum berakhir. Justru hari ini perjuangan baru dimulai, yakni membangun pemerintahan nagari yang kuat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi, serta memperkuat adat dan budaya," kata Yulianto.
Ia berpesan agar para wali nagari tidak memandang jabatan semata-mata sebagai kedudukan, melainkan amanah untuk membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat. Kualitas pelayanan publik, kebersamaan, dan perubahan nyata diminta menjadi ukuran keberhasilan kepemimpinan di tingkat nagari.