PADANG — Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fu’adi, menyebut persoalan dua siswa panti asuhan yang sempat dikeluarkan dari MAS Al Furqan murni akibat miskomunikasi. Meski madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, pihaknya tetap melakukan koordinasi untuk mencari solusi.
“Secara kewenangan sekolah tersebut berada di bawah Kemenag. Namun, kami sudah berkoordinasi untuk membantu menyelesaikan masalahnya,” ujar Habibul, Selasa (12/5/2026).
Kedua siswa tersebut kini telah difasilitasi pindah ke Persatuan Guru Agama Islam (PGAI) di Kota Padang. Menurut Habibul, langkah ini diambil sebagai solusi terbaik mengingat kondisi kedua anak yang tinggal di panti asuhan.
“Keduanya diketahui tinggal di panti asuhan sehingga membutuhkan lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan mendukung,” ungkapnya.
Polemik bermula ketika MAS Al Furqan mengambil keputusan mengeluarkan dua siswa tersebut. Tidak disebutkan secara rinci apa penyebab utama pengeluaran itu, namun Disdik Sumbar menekankan bahwa persoalan ini tidak semestinya berlarut-larut.
“Kedua anak itu kami fasilitasi pindah ke PGAI Padang,” tegas Habibul.
Kasus ini kembali menyoroti celah koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenag dalam menangani anak-anak rentan putus sekolah. Meski madrasah bukan kewenangan langsung Disdik, intervensi dilakukan agar hak pendidikan kedua siswa tidak hilang.
Habibul berharap kejadian serupa tidak terulang. Pihaknya akan memperkuat komunikasi dengan Kemenag dan sekolah-sekolah swasta di Sumatera Barat untuk mencegah miskomunikasi yang berdampak pada siswa.