PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka data terbaru pertumbuhan ekonomi daerah di tengah tekanan isu pengangguran. Dalam High Level Meeting TPID Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026), ia menyebut pertumbuhan 5,02 persen adalah bukti kerja keras bersama.
"Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025," kata Mahyeldi.
Mahyeldi tidak menampik ironi yang terjadi. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi. Di sisi lain, Sumatera Barat masih tercatat sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi ketiga di Pulau Sumatera.
"Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kedua data tersebut harus dibaca secara utuh. Pertumbuhan positif adalah modal, bukan akhir. Tantangan pengangguran justru akan menjadi fokus utama pemerintah ke depan.
Mahyeldi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan berpuas diri. Langkah selanjutnya adalah menyiasati agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
"Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Kedepan kita akan siasati, bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan dunia usaha menjadi kunci stabilitas ekonomi ke depan.
Dalam forum yang sama, Pemprov Sumbar meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi barang antar daerah.
"Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi," ujar Mahyeldi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, melaporkan bahwa inflasi hingga April 2026 masih dalam target nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Ia menyebut ini hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Meski begitu, BI mengingatkan tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Konsumsi masyarakat meningkat, ancaman El Nino masih membayangi, dan potensi gangguan pasokan pangan dari Pulau Jawa perlu diantisipasi.
"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," kata Ikram.
Ia juga mencatat kenaikan pendapatan petani dan pekebun dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi ini positif, namun berpotensi memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi jika tidak dikelola.
BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.