PADANG — Banjir bandang yang melanda sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat tidak hanya merendam pemukiman, tetapi juga melumpuhkan sektor pertanian. Ribuan hektare lahan produktif terendam, saluran irigasi rusak, dan ribuan petani kehilangan kesempatan untuk menanam pada musim ini.
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 320 miliar untuk percepatan rehabilitasi lahan pertanian di wilayah terdampak. Anggaran itu mencakup normalisasi lahan, perbaikan jaringan irigasi, dan distribusi bantuan sarana produksi bagi petani.
Kerusakan terparah terjadi di daerah-daerah yang menjadi lumbung padi Sumatera Barat. Material lumpur dan pasir menutupi hamparan sawah, sementara saluran irigasi tersumbat puing-puing kiriman banjir bandang.
“Pascabanjir bandang, ribuan hektare lahan pertanian di Sumatera Barat terdampak dan banyak petani kehilangan masa tanamnya. Karena itu, saya terus mendorong percepatan normalisasi lahan pertanian agar masyarakat bisa segera kembali berproduksi,” ujar Rahmat Saleh di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Rahmat yang membidangi urusan pertanian di Komisi IV DPR menekankan bahwa penundaan pemulihan lahan akan memperbesar dampak ekonomi. Petani tidak bisa menunggu terlalu lama karena siklus tanam tidak bisa diundur.
“Alhamdulillah, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 320 miliar untuk mendukung penanganan dan pemulihan sektor pertanian di Sumbar. Bantuan ini harus benar-benar dirasakan petani dan tepat sasaran di lapangan,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh pihak terkait untuk memastikan bantuan tidak tersendat di tingkat administrasi. Kebutuhan petani saat ini adalah kepastian lahan mereka dapat kembali produktif, bukan sekadar bantuan jangka pendek.
Pemulihan sektor pertanian dinilai krusial karena menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di banyak wilayah Sumatera Barat. Untuk mempercepat proses rehabilitasi, Rahmat menekankan perlunya tiga langkah serentak: normalisasi lahan, perbaikan irigasi, dan distribusi bantuan pertanian.
Langkah ini tidak hanya mengembalikan aktivitas pertanian, tetapi juga krusial untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Memasuki masa sidang baru, Rahmat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pertanian dan keberpihakan terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Ketahanan pangan dimulai dari pertanian yang kembali hidup dan petani yang kembali bisa menanam,” pungkasnya.