JAKARTA — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menitipkan empat program strategis kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, dalam pertemuan di Jakarta, Senin (18/5/2026). Program-program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi biru dan meningkatkan kesejahteraan nelayan serta pembudidaya ikan di provinsi tersebut.
Salah satu usulan utama adalah pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Proyek ini diarahkan menjadi pusat penguatan ekonomi masyarakat pesisir, mulai dari produksi hingga pemasaran hasil laut. Selain itu, Pemprov Sumbar juga mendorong budidaya ikan air tawar berbasis sistem bioflok.
Yang menarik, program bioflok ini diintegrasikan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Program bioflok ini bukan hanya soal peningkatan produksi ikan, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan pemenuhan gizi masyarakat,” ujar Mahyeldi dalam pernyataan resmi yang diterima TopSumbar.co.id.
Mahyeldi menilai Sumbar memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa—mulai dari perikanan tangkap, budidaya air tawar, hingga wisata bahari. Namun, potensi itu membutuhkan tata kelola modern yang tetap menjaga keseimbangan lingkungan.
“Kita ingin sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat berkembang secara berkelanjutan. Masyarakat nelayan dan pembudidaya harus mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar, tetapi kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas,” kata Mahyeldi menambahkan.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret Pemprov Sumbar dalam menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. Dengan mengintegrasikan budidaya ikan ke program gizi gratis, pemerintah berharap ketersediaan protein hewani bagi masyarakat tetap terjaga sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga pesisir.
Belum ada keterangan resmi dari KKP mengenai tindak lanjut keempat usulan tersebut. Namun, langkah Mahyeldi menemui langsung menteri di Jakarta menunjukkan keseriusan daerah dalam mengakselerasi sektor kelautan dan perikanan.