PADANG — Temuan itu terungkap dalam sidak yang digelar Sabtu (23/5/2026). Kepala Dinas ESDM Sumbar, Helmi Heriyanto, menyebut pengawasan dilakukan menyeluruh dari hulu ke hilir distribusi BBM subsidi. Langkah ini untuk menekan dugaan kuat penyalahgunaan yang terkait aktivitas tambang ilegal atau PETI.
"Ini merupakan langkah yang komprehensif. Dari hulu sampai hilir. Hari ini kita melakukan sidak ke SPBU dan memang ditemukan indikasi pelansiran dari mobil-mobil yang antre," ujar Helmi.
Dalam sidak tersebut, tim gabungan menemukan kendaraan yang menggunakan lebih dari satu nomor polisi. Bahkan, ada satu mobil yang mengantre dengan empat pelat nomor berbeda secara bergantian.
"Tadi sudah dijelaskan, ada satu mobil menggunakan empat nomor polisi berbeda. Kemudian ada tangki modifikasi yang sangat kasat mata dengan kapasitas sekitar 300 sampai 400 liter pada mobil dump truck Colt Diesel. Itu jelas tidak logis," terang Helmi.
Selain itu, petugas juga menemukan kendaraan tua dengan modus serupa yang diduga dirancang khusus untuk mengangkut BBM subsidi dalam jumlah besar. Semua kendaraan ini diduga menjadi bagian dari rantai pasok bahan bakar untuk PETI.
Sales Branch Manager Pertamina Retail Sumbar, Faris Aceriza, mengakui pihaknya sudah mendeteksi dua bentuk potensi penyalahgunaan sejak awal tahun. Pertama, pelanggaran di tingkat SPBU yang langsung ditindak dengan pembinaan.
"Sepanjang Januari hingga Mei 2026, ada sekitar 14 SPBU di Sumatera Barat yang sudah kami lakukan pembinaan, mulai dari surat teguran hingga penghentian sementara penyaluran BBM," terang Faris.
Kedua, Pertamina menemukan transaksi anomali yang tidak sesuai ketentuan. Terhadap temuan ini, perusahaan langsung memblokir barcode atau QR code kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan.
"Untuk QR yang terindikasi melakukan transaksi anomali sudah kami blokir, jumlahnya mencapai ratusan," ujarnya.
Pengawasan ketat ini merupakan bagian dari tugas Satgas Pengendalian dan Pengawasan BBM Subsidi Sumbar yang baru dibentuk Pemprov Sumbar. Seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dilibatkan.
Mulai dari jajaran Polda Sumbar, TNI, Kejaksaan, Pertamina, hingga Hiswana Migas. Helmi menegaskan, dengan keterlibatan semua pihak, pengawasan akan terus diperketat agar BBM subsidi benar-benar tepat sasaran untuk masyarakat.