PADANG — Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2025 dari Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra di Kantor BPK setempat, Jumat (29/5). Penyerahan ini dilakukan bersamaan dengan tujuh kepala daerah lain di Sumatera Barat yang juga menerima hasil audit dari lembaga auditor negara tersebut.
Maigus Nasir menegaskan bahwa opini WTP yang diraih bukanlah sekadar pencapaian administratif. Menurutnya, ini adalah indikator utama dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
"Ini adalah hasil dari kerja keras bersama. Kami ingin memastikan capaian ini menjadi titik tolak untuk memperkuat integritas, efisiensi, dan transparansi anggaran demi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat," kata Maigus Nasir di Padang, Jumat.
Pencapaian ini merupakan bagian dari implementasi Program Unggulan "Padang Amanah" yang menjadi fokus utama kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir. Program ini dirancang untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemkot Padang menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti seluruh catatan serta rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Langkah pembenahan akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta membangun ekosistem birokrasi yang responsif.
Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra mengingatkan bahwa opini WTP yang diberikan menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun, ia menekankan bahwa ini bukanlah garis finis.
"Opini WTP adalah langkah awal, bukan akhir dalam mewujudkan tata kelola yang kredibel. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP di tahun anggaran 2025, semoga dapat terus dipertahankan," ujar Sudarminto.
Ke depan, Pemkot Padang berkomitmen untuk menjadikan hasil audit ini sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Fokus utama adalah memperkuat sistem pengendalian internal dan memastikan setiap rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara nyata, bukan sekadar formalitas.
Dengan raihan WTP ke-13 ini, Kota Padang semakin kokoh sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Sumatera Barat. Namun, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi dan membuktikan bahwa opini tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga.