PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memerintahkan evaluasi transaksi harian di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) setelah sidak di dua kabupaten menemukan pola pengisian BBM subsidi yang mencurigakan. Temuan itu menunjukkan sejumlah kendaraan melakukan transaksi berulang dengan volume dan waktu yang seragam.
Dalam sidak di Tanah Datar dan Solok, tim menemukan indikasi anomali pada kendaraan yang diduga melakukan pelangsiran BBM bersubsidi. Pola transaksi yang relatif seragam dan berulang menjadi dasar kekhawatiran pemerintah daerah.
“Hari ini kita sengaja turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi distribusi BBM di SPBU. Antrean yang masih terjadi harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” kata Mahyeldi dalam keterangannya.
Mahyeldi menekankan bahwa sistem digital yang dimiliki Pertamina seharusnya mampu mendeteksi pola transaksi tidak lazim. Ia meminta potensi penyalahgunaan dicegah sejak dini melalui pemanfaatan teknologi yang ada.
“Kalau ada pola transaksi yang tidak wajar, tentu harus segera ditelusuri. Sistem yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi transaksi anomali di salah satu SPBU yang menjadi lokasi sidak. Ia mendesak Pertamina dan Hiswana Migas melakukan evaluasi transaksi harian secara rutin.
“Evaluasi transaksi harian penting dilakukan untuk mendeteksi lebih cepat pola-pola transaksi yang tidak normal. Dengan begitu, langkah pengawasan dan penindakan bisa dilakukan lebih efektif,” kata Helmi.
Helmi menambahkan, salah satu SPBU di Kabupaten Solok yang dikunjungi telah menerapkan pengawasan internal terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan pelangsiran BBM. Praktik ini dinilai efektif menekan potensi penyalahgunaan dan perlu diperluas ke SPBU lain.
Menurutnya, pengawasan yang konsisten terbukti mampu menekan potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Pemerintah juga meminta seluruh daerah mengoptimalkan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian BBM Bersubsidi, termasuk melalui penguatan peran Satuan Tugas (Satgas) di lapangan.
Mahyeldi menegaskan pengawasan distribusi BBM subsidi membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Pemerintah Provinsi Sumbar berharap distribusi BBM subsidi lebih terkontrol sehingga masyarakat yang berhak tidak dirugikan oleh praktik penyalahgunaan yang masih ditemukan di sejumlah daerah.