PADANG — Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sumatera Barat mengingatkan Pemerintah Daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mewaspadai potensi gangguan pasokan pangan akibat El Nino yang diprakirakan berdampak pada paruh kedua tahun ini. Risiko tersebut dinilai dapat mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas strategis di provinsi tersebut.
“Inflasi Sumatera Barat secara akumulatif masih terjaga sehingga kami memprakirakan inflasi tahun 2026 tetap berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Namun, terdapat sejumlah risiko yang harus terus diantisipasi, salah satunya potensi kenaikan harga pangan akibat dampak El Nino,” kata Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Mohamad Abdul Madjid Ikram, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2026).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan Sumatera Barat pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,50 persen (month to month/mtm). Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Mei yang mencapai 0,90 persen. Secara kumulatif sejak Januari hingga Juni 2026, inflasi Sumbar masih berada di level 0,98 persen.
Perlambatan inflasi pada Juni terutama dipengaruhi menurunnya tekanan pada kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food). Harga cabai merah tercatat turun, begitu pula harga daging ayam ras dan telur ayam ras yang terus melanjutkan tren penurunan. Namun, tekanan justru muncul dari kelompok transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dan kenaikan tarif angkutan udara selama periode libur sekolah.
Ikram menjelaskan, dampak El Nino berpotensi memengaruhi pasokan komoditas pangan dari daerah pemasok utama yang selama ini menjadi sumber kebutuhan masyarakat Sumbar. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen. Selain faktor iklim, BI juga mencermati sejumlah risiko lain yang patut diwaspadai, yaitu:
Bencana alam juga masuk dalam daftar risiko yang terus dipantau oleh BI Sumbar.
Menghadapi potensi tekanan inflasi tersebut, BI optimistis kenaikan harga tetap dapat dikendalikan melalui penguatan sinergi bersama TPID. Pengendalian inflasi akan difokuskan pada tiga pilar utama: penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat.
Sejumlah langkah telah disiapkan, antara lain mempercepat rekonstruksi sarana dan prasarana pascabencana untuk mendukung distribusi barang, mengintensifkan operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), serta mengoptimalkan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) berbasis neraca pangan. Di sisi hulu, BI juga mendorong pengembangan urban farming dan penguatan kelompok tani untuk memperkuat ketahanan produksi hortikultura lokal.
“Ke depan, sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh anggota TPID akan terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali, sehingga daya beli masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi Sumatera Barat tetap terjaga,” ujar Madjid.