SUMATERA BARAT — Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Mandatori Biodiesel B50 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7). Dalam pidatonya, ia menegaskan penerapan bahan bakar dengan campuran 50 persen minyak sawit itu telah membuat Indonesia berhenti mengimpor solar dari luar negeri. "Dengan B50 saja kita sudah tidak impor solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa yang luar biasa," ujar Prabowo.
Kepala Negara merinci, substitusi impor solar melalui B50 menghasilkan penghematan devisa yang signifikan. "Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar Rp170 triliun. 10 miliar dolar kita hemat," katanya. Angka tersebut menjadi dasar optimisme pemerintah bahwa hilirisasi kelapa sawit di sektor energi mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional.
Prabowo mengaku sejak awal mendorong peningkatan kadar campuran biodiesel secara agresif. Ia sempat mengusulkan target B100, namun para menteri di jajarannya meyakinkan bahwa implementasi B50 sudah cukup untuk mencapai target penghentian impor solar. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kesiapan industri dan infrastruktur distribusi.
Dalam kesempatan itu, Presiden menekankan bahwa energi menyangkut daya tahan sebuah negara. Ia memperingatkan Indonesia tidak boleh terus bergantung pada negara lain untuk kebutuhan dasar. "Energi adalah vital bagi kelangsungan hidup suatu bangsa," tegasnya. Menurut Prabowo, dunia saat ini berada dalam situasi sulit, namun Indonesia memiliki modal besar untuk bertahan jika serius mengelola pangan, energi, dan air.
Prabowo menyebut Indonesia memiliki cadangan energi melimpah, mulai dari panas bumi, batu bara, gas, hingga temuan ladang gas di Andaman, Masela, Natuna, dan Kalimantan. Ia juga menyoroti potensi compressed natural gas (CNG) yang tersedia cukup banyak di dalam negeri. Hal ini berbeda dengan LPG yang hingga kini masih harus diimpor. "Kalau LPG masih kita impor, CNG kita sangat banyak," ujarnya.
Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah untuk terus mencari solusi yang langsung mengurangi beban rakyat. Ia menilai B50 bukan sekadar program energi, melainkan strategi menahan uang negara agar tidak terus mengalir keluar untuk impor. Program mandatori biodiesel ini diharapkan menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.