BUKITTINGGI — Persoalan tagihan air bersih menjadi keluhan utama warga saat reses Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Andi Putra, Kamis lalu. Ia menyoroti praktik PDAM yang dinilai tidak adil karena warga tetap dibebani biaya bulanan saat pasokan air tidak mengalir.
"Terkait air PDAM, InsyaAllah ini akan tetap kami suarakan, tetap akan kami perjuangkan bagaimana warga Bukittinggi itu benar-benar layak menerima layanan air PDAM," kata Andi Putra saat menjawab keluhan warga.
Politikus Partai Nasdem itu mengaku menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kewajiban membayar biaya beban. Padahal, dalam sejumlah kasus, aliran air ke rumah mereka sudah lama terputus.
"Kami rapat kerja, nanti akan saya publikasikan. Memang meminta warga di Kota Bukittinggi yang telah mengeluhkan masalah air PDAM, mereka airnya tidak dialirkan lagi, tapi mereka tetap membayar beban melalui retribusi. Ini akan kami suruh data dan bebaskan biaya beban," tegasnya.
Andi menegaskan pemerintah daerah melalui PDAM tidak sepantasnya menerima pembayaran tanpa memberikan kewajiban pelayanan kepada masyarakat. Ia berjanji membawa persoalan ini ke tingkat komisi yang bermitra langsung dengan PDAM.
"Ini memang jadi atensi kami, khususnya di Komisi II yang bermitra dengan PDAM sendiri. Mudah-mudahan dalam bulan depan. Ini akan kami perjuangkan," ujarnya.
Di luar persoalan air bersih, Andi Putra juga menyoroti infrastruktur kota. Ia telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum terkait perbaikan drainase di Jalan Kusuma Bakti.
Saluran air di lokasi tersebut kerap meluap dan menyebabkan genangan masuk hingga ke rumah warga saat hujan deras. Selain itu, usulan penambahan lampu penerangan jalan juga disampaikan untuk meningkatkan keamanan di Jalan Haji Miskin menuju Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).