PADANG — Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi tahunan untuk menyamakan visi pengelolaan perpustakaan di 19 kabupaten/kota. Forum ini menjadi ajang evaluasi capaian program literasi sekaligus penyelarasan program dan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.
Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Medi Iswandi, mewakili Gubernur, menegaskan bahwa perpustakaan tidak lagi sekadar tempat membaca. Melalui program TPBIS, masyarakat diajak menjadikan perpustakaan sebagai ruang bertukar ilmu, melatih keterampilan, hingga membuka peluang peningkatan ekonomi.
Medi Iswandi mengingatkan para kepala perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan agar tidak lengah terhadap status akreditasi. Menurutnya, akreditasi merupakan indikator kualitas layanan, baik dari sisi administrasi, operasional, maupun pelayanan publik secara keseluruhan.
"Gubernur mengimbau seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi, mengakselerasi inovasi digital, mengoptimalkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta terus meningkatkan status akreditasi perpustakaan," kata Medi dalam sambutannya.
Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Sumbar tahun 2025 tercatat 54,8 persen, berada di atas rata-rata nasional. Meski begitu, Kepala Perpustakaan Nasional RI E. Aminudin Aziz mengingatkan daerah agar tidak cepat puas dengan capaian tersebut.
"Pertanyaannya sekarang, apakah urusan literasi sudah jadi program bersama yang dikerjakan secara bersama-sama? Urusan literasi adalah pekerjaan bersama yang dikerjakan bersama, maka harus jadi tanggung jawab bersama. Ini kata kuncinya," tegas Aminudin dalam keynote speech-nya.
Aminudin mengapresiasi rekam jejak literasi tokoh-tokoh asal Sumatera Barat yang dinilainya kuat. Warisan intelektual ini disebutnya menjadi modal sosial yang perlu dirawat melalui kebijakan perpustakaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumbar Jumadi menambahkan, rakor ini menjadi momentum untuk sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Sesi dialog bersama Pustakawan Madya Perpusnas RI membahas penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran agar implementasi di lapangan berjalan efektif.
Kegiatan ini dihadiri jajaran Dinas Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, serta pegiat literasi dari seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Para peserta terlihat antusias mengikuti sesi tanya jawab seputar strategi penguatan literasi di daerah masing-masing.
Forum ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemprov Sumbar mendorong perpustakaan berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia, sejalan dengan prioritas nasional peningkatan indeks literasi masyarakat.