SUMATERA BARAT — Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, mengungkapkan keprihatinannya atas kecenderungan beberapa negara maju yang memilih menarik diri dari tanggung jawab bersama dalam upaya pemulihan lingkungan. Menurutnya, langkah ini kontras dengan fakta bahwa bobot ekonomi negara-negara tersebut masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon dunia.
Pernyataan ini disampaikan Jumhur di tengah dinamika diplomasi lingkungan global yang kian terfragmentasi. Ia menyoroti bahwa negara-negara dengan kekuatan ekonomi terbesar justru kerap mengambil posisi berbeda dari konsensus internasional soal pengendalian polusi.
"Kita melihat ada negara besar yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif, padahal secara paralel aktivitas ekonominya terus menghasilkan emisi dalam jumlah signifikan," ujar Jumhur dalam keterangannya, kemarin.
Ia menegaskan bahwa pemulihan lingkungan bukanlah agenda satu atau dua negara, melainkan kebutuhan bersama yang menuntut partisipasi semua pihak, terutama mereka yang secara historis berkontribusi besar terhadap akumulasi gas rumah kaca.
Kondisi ini dinilai menempatkan negara berkembang, termasuk Indonesia, pada posisi yang sulit. Di satu sisi, negara berkembang dituntut mempercepat transisi energi dan menekan deforestasi, namun di sisi lain, dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju kerap tidak berjalan seiring dengan komitmen yang diucapkan.
Jumhur menekankan bahwa Indonesia tetap berkomitmen menjalankan target kontribusi nasionalnya, namun konsistensi negara maju dalam mengurangi emisi menjadi prasyarat utama keberhasilan agenda lingkungan global. Tanpa adanya rasa keadilan dan tanggung jawab bersama, upaya pengendalian perubahan iklim dipastikan akan berjalan timpang.
Pernyataan Menteri ini menjadi pengingat bahwa krisis iklim adalah persoalan kolektif. Mundurnya satu aktor besar dari meja perundingan tidak lantas menghapus kewajiban moralnya terhadap masa depan planet ini.