SUMATERA BARAT — Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan meluncurkan motor listrik nasional dalam beberapa pekan mendatang. Harapannya, kendaraan itu bisa menjadi alat mobilitas bagi petani di seluruh Indonesia.
"Saya akan launching beberapa minggu ini, motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik," kata Prabowo saat Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jumat (17/7/2026).
Pernyataan itu langsung memicu pertanyaan: apakah petani memang membutuhkan motor listrik saat ini? Pakar otomotif ITB, Yannes Martinus Pasaribu, menilai pernyataan presiden tidak tepat jika dibaca sebagai asumsi kebutuhan petani.
Pesan untuk Pemerintah, Bukan Petani
Martin menegaskan pernyataan Prabowo lebih merupakan instruksi kepada pembantunya di pemerintahan. "Lebih tepat dibaca sebagai sebuah pesan khusus kepada para pembantu presiden, untuk segera melakukan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian energi hingga ke level motor pertumbuhan ketahanan pangan kita, yakni para petani," ujarnya, kepada Kompas.com (18/7/2026).
Menurutnya, pesan itu mengingatkan agar pembangunan ekosistem kendaraan listrik tidak hanya terpusat di kota-kota besar. Infrastruktur di desa harus dipersiapkan.
Tiga Syarat Agar Motor Listrik Sampai ke Desa
Martin menyebut tiga hal yang harus dipenuhi pemerintah sebelum motor listrik bisa diadopsi petani. Pertama, infrastruktur listrik rumah tangga di perdesaan harus memadai untuk pengisian daya.
Kedua, layanan purnajual harus tersedia hingga ke pelosok. Petani tidak boleh kesulitan saat kendaraan rusak. Ketiga, harus ada skema pembiayaan yang kompetitif agar harga motor listrik terjangkau.
Risiko Kebijakan: Bantuan Bukan Pasar
Martin juga menyoroti risiko jika petani dijadikan justifikasi utama program. "Di sini ada satu lapisan lagi yang perlu dicatat sebagai risiko kebijakan. Jika petani dijadikan justifikasi, jalur distribusinya hampir pasti pengadaan pemerintah atau program bantuan, bukan market driven," kata dia.
Artinya, adopsi motor listrik bisa terjadi karena intervensi negara, bukan karena permintaan alami konsumen. Distribusi pun berpotensi lebih banyak mengandalkan skema bantuan ketimbang mekanisme pasar.
Hingga berita ini ditulis, belum ada detail teknis mengenai motor listrik nasional yang dimaksud presiden. Spesifikasi, harga, dan pabrikan yang terlibat masih belum diumumkan secara resmi.
