PADANG — Pemerintah Kota Padang memastikan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp371,85 miliar akan digelontorkan untuk proyek penanganan dan mitigasi bencana. Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan proses tender untuk proyek-proyek tersebut sudah dimulai pada hari yang sama dengan kedatangan tim monitoring dari Kementerian Dalam Negeri.
“Lebih dari 300 miliar dana TKD yang dikembalikan, khusus untuk penanganan dan mitigasi bencana. Dan kami sudah mempersiapkan, hari ini dimulai juga tender-tendernya,” ujar Fadly saat menerima tim monitoring di rumah dinas wali kota, Senin (20/7/2026).
Hunian Tetap Jadi Prioritas Utama
Salah satu fokus utama penggunaan dana tersebut adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Fadly menjelaskan huntap tidak hanya diperuntukkan bagi warga yang terdampak bencana, tetapi juga bagi masyarakat yang kemungkinan harus direlokasi akibat proyek infrastruktur dari balai-balai Kementerian Pekerjaan Umum.
Tim monitoring dari Kemendagri sebelumnya telah meninjau langsung pembangunan Huntap di Kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Mereka memberikan apresiasi terhadap langkah strategis dan percepatan yang dilakukan Pemko Padang pascabencana hidrometeorologi.
Pemko Harapkan Dukungan Pusat untuk Dua Embung Besar
Dalam master plan yang telah disusun, Pemko Padang merencanakan pembangunan dua embung besar sebagai solusi penanganan banjir. Namun, Fadly mengakui keterbatasan APBD daerah tidak akan mampu merealisasikan megaproyek tersebut dalam target lima tahun.
“Tidak akan memungkinkan bagi Kota Padang saja merealisasikan dalam kerangka 5 tahun ini. Namun, kalau ini bisa menjadi special attention dari pemerintah pusat, sehingga pembangunan infrastruktur ini pun juga bisa paripurna,” kata Fadly.
Pemko Padang berharap pembangunan infrastruktur penanganan banjir ke depan mencakup konsep ramah lingkungan (green infrastructure) serta infrastruktur skala besar. Dukungan TKD dari pemerintah pusat dinilai krusial untuk merealisasikan relokasi dan pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.
“Kami juga sangat berharap dukungan TKD dari Pemerintah Pusat untuk relokasi yang mungkin akan dibutuhkan, dan juga banyak lagi sebenarnya pembangunan-pembangunan infrastruktur, baik yang green infrastruktur dan juga infrastruktur besar untuk penanganan banjir ini,” jelas Fadly.
Tim Kemendagri Kawal Tahapan Proyek
Tim monitoring dari Kemendagri yang hadir dipimpin Stafsus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan. Mereka memberikan saran dan masukan serta mengawal tahapan-tahapan yang perlu disinergikan antara Pemko Padang dan pemerintah pusat.
Hadir mendampingi wali kota dalam pertemuan tersebut Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekda Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perkim Tri Hadiyanto, Kalaksa BPBD Kota Padang Hendri Zulviton, dan Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri.
