SUMATERA BARAT — Jakarta — Angka pertumbuhan kredit UMKM yang nyaris mandek membuat publik mulai mempertanyakan komitmen bank-bank BUMN terhadap sektor usaha rakyat. Data per Juni 2026 menunjukkan kredit UMKM hanya mengembang 1%, sementara kredit nasional secara keseluruhan melesat 12%.
Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, menilai bank-bank seperti BRI, Mandiri, dan BNI terjebak dalam dilema. Di satu sisi mereka didorong menyalurkan pembiayaan ke UMKM, di sisi lain harus menjaga rasio kredit macet (NPL) tetap rendah.
"Bank memang dituntut memperoleh keuntungan sekaligus menjaga NPL tetap rendah. Akibatnya, mereka menjadi sangat selektif menyalurkan kredit kepada UMKM karena masih banyak pelaku usaha yang dinilai belum bankable," ujar Achmad Maruf kepada Koran Jakarta, Senin (27/7).
Skema Penjaminan Jadi Kunci
Menurut Achmad, selama ini mekanisme pembiayaan UMKM sepenuhnya mengikuti prinsip pasar, sementara pemerintah ingin sektor ini menjadi penggerak ekonomi nasional. Benturan kepentingan ini diperparah oleh terbatasnya lembaga asuransi yang bersedia menanggung risiko kredit UMKM.
Untuk keluar dari kebuntuan, Achmad mendorong pemerintah menyiapkan skema penjaminan risiko kredit UMKM. Skema ini bukan berarti seluruh kredit macet ditanggung negara, melainkan hanya risiko tertentu yang sudah memenuhi kriteria.
"Negara perlu berani berbagi risiko melalui skema penjaminan kredit UMKM. Dengan begitu, bank memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan pembiayaan tanpa mengorbankan kesehatan perbankan," tegasnya.
Evaluasi Direksi Bank BUMN
Pemerhati kemiskinan dari Sustainability Learning Center (SLC), Hafidz Arfandi, menyoroti kinerja bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) yang dinilai kurang memberi prioritas pada pembiayaan UMKM. Menurutnya, pemegang saham mayoritas—dalam hal ini pemerintah—sudah saatnya mengevaluasi jajaran direksi yang dinilai abai terhadap mandat tersebut.
Selain itu, Hafidz menyoroti struktur kredit UMKM yang selama ini kurang ramah bagi pelaku usaha. Plafon rendah dan tenor pendek membuat cicilan membengkak. Ia mencontohkan kredit Rp100 juta dengan bunga 10-11% per tahun dan tenor 3 tahun menghasilkan cicilan sekitar Rp3,7 juta per bulan—belum lagi potongan biaya yang bikin debitur hanya menerima 85% dari plafon.
"Jika tenor bisa diperpanjang jadi 5-6 tahun, cicilannya akan jauh lebih terjangkau bagi UMKM," kata Hafidz.
