JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan sejumlah langkah untuk membendung arus disinformasi yang kian deras di ruang digital. Strategi utama yang diusung adalah peningkatan moderasi konten yang berpijak pada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, moderasi yang dilakukan tetap menghormati kebebasan berekspresi selama tidak melanggar koridor hukum.
"Moderasi konten dilakukan oleh Komdigi berdasarkan mandat dan aturan hukum yang ada. Kita tetap menghargai kebebasan berekspresi selama tidak menjurus kepada fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian," katanya dalam keterangan pers yang dikonfirmasi pada Kamis.
Echo Chamber: Saat Pengguna Hanya Mendengar Gaung Sendiri
Nezar menjelaskan, banjir informasi di media sosial tidak lepas dari peran algoritma yang bekerja berdasarkan preferensi pengguna. Aktivitas seperti menekan tombol suka atau durasi menonton video menjadi data yang direkam untuk menyajikan konten serupa secara terus-menerus.
Akibatnya, pengguna semakin jarang menemukan perspektif yang berbeda. Ruang dialog berubah menjadi ruang gema yang memperkuat keyakinan lama.
"Apa yang kita percakapan di media sosial sering kali bukan sebuah dialog, melainkan kita meneriakkan dan mendengar gaung teriakan kita sendiri. Itulah yang disebut echo chamber," ujar Nezar.
Ancaman Deepfake dan Konten Sintetis Kian Sulit Dibedakan
Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) menambah kompleksitas persoalan. Konten sintetis dan deepfake kini diproduksi dengan teknologi yang sangat mulus sehingga sulit dibedakan dari rekaman asli.
Kondisi ini, menurut Nezar, dapat mengaburkan fakta di mata publik. Sesuatu yang salah bisa direkayasa tampak benar, dan sebaliknya.
"Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana video yang autentik dan mana yang palsu karena teknologinya sudah sangat mulus," katanya.
Verifikasi Konten dan Literasi Digital Jadi Kunci
Untuk menangkal hal tersebut, pemerintah mendorong publik membiasakan diri memverifikasi sumber dan asal-usul konten sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Saat ini, sudah ada program yang bisa digunakan untuk mengecek apakah sebuah konten dibuat oleh AI atau bukan.
"Karena itu, sekarang sudah ada program untuk mengecek asal-usul suatu konten, apakah itu buatan AI atau bukan. Itu salah satu cara yang harus disosialisasikan kepada publik," tuturnya.
Selain itu, penguatan literasi digital bagi warga menjadi fondasi penting agar masyarakat lebih kritis menilai informasi yang beredar. Nezar menekankan pentingnya tidak mudah terpengaruh oleh konten viral yang belum tentu kebenarannya.
Dengan hampir 240 juta pengguna internet, platform media sosial telah bertransformasi menjadi instrumen pembentuk persepsi publik. Tanpa kecakapan digital yang memadai, warga berisiko menjadi korban social engineering yang memicu polarisasi sosial.
