PADANG — Sebanyak 72.385 pelaku usaha di Sumatera Barat telah mengikuti program sertifikasi halal hingga saat ini. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menerbitkan 110.114 sertifikat halal yang mencakup 246.332 produk, sebuah angka yang disebut Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sebagai hasil kolaborasi lintas sektor.
Capaian itu diumumkan Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (4/8/2026). Forum ini mengangkat tema komitmen kepala daerah dalam mendukung percepatan sertifikasi halal dan pembangunan ekosistem halal.
Halal Bukan Lagi Sekadar Kewajiban Syariat
Mahyeldi menegaskan bahwa sertifikasi halal telah berevolusi menjadi instrumen strategis ekonomi. Menurutnya, label halal kini menentukan daya saing produk di pasar nasional maupun internasional, sekaligus melindungi konsumen.
"Halal bukan lagi sekadar kewajiban menjalankan syariat Islam. Halal telah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing daerah, memperkuat perlindungan konsumen, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai," kata Mahyeldi.
Gubernur menyebut Sumatera Barat memiliki keunggulan komparatif yang tidak dimiliki daerah lain. Nilai-nilai halal dinilai telah menyatu dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menjadi pegangan hidup masyarakat Minangkabau.
Langkah Berikutnya: Bangun Ekosistem, Bukan Cuma Sertifikat
Pemerintah provinsi tidak akan berhenti pada penambahan jumlah sertifikat. Mahyeldi memaparkan bahwa pembangunan ekosistem halal akan menyentuh berbagai sektor secara menyeluruh.
"Yang harus kita bangun adalah ekosistem halal yang berkelanjutan. Dengan ekosistem yang kuat, Sumatera Barat akan semakin siap menjadi pusat industri dan wisata halal di Indonesia," tegasnya.
Beberapa komponen ekosistem yang menjadi fokus utama meliputi:
- Pengembangan kawasan wisata halal dan pusat kuliner halal
- Pembangunan laboratorium halal dan Halal Center
- Penguatan rantai pasok halal berbasis UMKM
- Perluasan industri halal di berbagai sektor usaha
Mengapa Percepatan Ini Mendesak?
Desakan percepatan ini bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat akan memberlakukan wajib sertifikasi halal pada 17 Oktober 2026, sebuah tenggat yang menurut Mahyeldi harus diantisipasi sejak sekarang oleh seluruh kepala daerah.
Ia meminta para bupati dan wali kota menjadikan percepatan sertifikasi halal sebagai program prioritas. Mahyeldi juga mengajak BUMN, BUMD, perbankan, dan perguruan tinggi untuk memperkuat pembiayaan serta pendampingan bagi UMKM.
Indonesia Masih Tertinggal di Peringkat 8 Industri Halal Global
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI Ahmad Haikal Hasan mengingatkan bahwa Indonesia belum berada di posisi terdepan meskipun memiliki populasi muslim terbesar dunia. Indonesia masih menempati peringkat kedelapan industri halal global.
"Halal adalah daya saing. Kalau produk luar masuk ke Indonesia dengan label halal sementara UMKM kita tidak memiliki sertifikat halal, bagaimana produk kita bisa dipilih pasar?" ujar Haikal.
Haikal menambahkan, kebijakan wajib halal telah mendorong lonjakan penerbitan sertifikat secara nasional, dari sekitar 600 ribu per tahun menjadi lebih dari 3,3 juta sertifikat. Pada 2026, pemerintah menargetkan angka tersebut bisa mencapai 7 juta sertifikat.
Menurutnya, percepatan ini akan memperbesar kontribusi ekonomi halal nasional di pasar global sekaligus memperkuat daya saing UMKM Indonesia. "Pekerjaan kita belum selesai," kata Mahyeldi menegaskan, mengingatkan bahwa kolaborasi yang sudah berjalan harus terus diperkuat hingga target ekosistem halal terwujud.
