Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mendorong kader PKK, BKB, dan posyandu memperkuat deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang di tingkat keluarga dan lingkungan. Dorongan itu disampaikan dalam pertemuan PKK di Simpang Empat karena kasus kekerasan dan TPPO di daerah tersebut masih menjadi perhatian. Kader diminta mengenali tanda bahaya, menjaga kerahasiaan korban, dan menghubungkan korban ke jejaring perlindungan resmi.
SIMPANG EMPAT — Staf Ahli TP-PKK Pasaman Barat Gusmalini M Ihpan menyatakan pencegahan kekerasan dan TPPO tidak bisa dilakukan dengan menunggu kasus terjadi. Menurut dia, deteksi dini di tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat perlu diperkuat karena kader memiliki interaksi langsung dengan warga.
Kader PKK, BKB, dan posyandu disebut sebagai ujung tombak di lapangan. Mereka berinteraksi dengan warga setiap hari, sehingga diharapkan peka terhadap indikasi kekerasan yang mungkin terjadi di sekitar mereka.
Kader Diminta Tidak Menghakimi Korban
Gusmalini menegaskan kader tidak dituntut menyelesaikan dugaan kasus secara mandiri. Jika menemukan indikasi kekerasan atau TPPO, termasuk melalui modus penawaran kerja yang mencurigakan, kader cukup mengenali tanda bahaya dan menjaga kerahasiaan korban.
Korban kemudian dihubungkan dengan jejaring perlindungan resmi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) maupun kepolisian. "Jangan pernah menganggap kekerasan sebagai urusan pribadi keluarga semata. Kader harus peka, tidak menghakimi, dan berani melaporkan jika menemukan indikasi kekerasan," kata Gusmalini.
63 Kasus Tercatat hingga September 2026
Sekretaris DPPKBP3A Pasaman Barat Dewi Indriani Djusair menyebut peran aktif masyarakat semakin penting karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pasaman Barat masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), pada 2025 tercatat 112 kasus dengan 124 korban.
Hingga September 2026, tercatat 63 kasus dengan 97 korban. "Data tersebut menunjukkan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kader PKK, BKB, dan posyandu diharapkan menjadi mata dan telinga di tengah masyarakat untuk mengenali persoalan sejak dini dan menghubungkan masyarakat dengan layanan yang tepat," ujar Dewi.
Dampak Trauma dan Kehilangan Kebebasan
Dewi menjelaskan kekerasan dapat menimbulkan trauma psikologis jangka panjang. Sementara TPPO dapat merampas kebebasan dan masa depan korban.
Sinergi pemerintah dan masyarakat hingga tingkat jorong dan RT diperlukan untuk memperkuat pencegahan serta perlindungan perempuan dan anak. Kader di tingkat terbawah menjadi penghubung antara warga dan layanan resmi yang tersedia.
