PAYAKUMBUH — Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan langsung tanggapan eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD 2027. Penyesuaian belanja pegawai akan dieksekusi bertahap melalui pengendalian kebutuhan pegawai, penataan distribusi dan beban kerja, optimalisasi teknologi, serta perencanaan kebutuhan ASN yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah.
Rida menegaskan rasionalisasi tersebut tidak dimaksudkan memangkas layanan ke warga. "Penyesuaian tersebut diarahkan murni untuk meningkatkan efisiensi tanpa sedikit pun mengurangi kualitas dan cakupan pelayanan publik kepada masyarakat," kata Rida Ananda.
Belanja Seremonial hingga Perjalanan Dinas Jadi Sasaran Evaluasi
Selain belanja pegawai, Pemko Payakumbuh memperketat alokasi belanja operasional yang belum mendesak. Evaluasi menyasar agenda seremonial, perjalanan dinas, hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak memiliki tolok ukur manfaat yang jelas.
Langkah ini berjalan seiring target peningkatan PAD. Pemerintah daerah akan memacu digitalisasi sistem pembayaran dan pemungutan pajak untuk menjamin efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penerimaan.
"Upaya peningkatan PAD diarahkan pada perluasan basis penerimaan, peningkatan kepatuhan, optimalisasi potensi yang belum tergali, serta perbaikan tata kelola. Pemko Payakumbuh berkomitmen memperkuat pengendalian belanja dan meningkatkan kualitas perencanaan serta penganggaran agar setiap rupiah APBD memberikan hasil dan manfaat yang optimal bagi masyarakat," tegas Rida.
Pariwisata, UMKM, dan Ekonomi Kreatif Masuk Prioritas Belanja
Pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, UMKM, dan ekonomi kreatif ditetapkan sebagai prioritas utama dalam rancangan anggaran 2027. Pemerintah juga menyiapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi, optimalisasi aset, dan peningkatan kinerja BUMD sebagai sumber pendapatan.
Rida menyebut seluruh pandangan fraksi menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah. "Setelah kami mendengar dan membaca secara saksama pandangan umum anggota DPRD atas nama fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, dapat kami simpulkan bahwa kita mempunyai persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh," ujarnya.
Revitalisasi Pasar Payakumbuh dan Pasar Ibuah Menunggu Legalitas Lahan
Isu krusial lain yang dijawab eksekutif adalah rencana pembangunan kembali Pasar Payakumbuh Blok Barat dan Pasar Ibuah. Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta memastikan proses tersebut menjunjung tinggi hukum adat, khususnya kejelasan status tanah ulayat tempat bangunan pasar berdiri.
Pemerintah telah berkoordinasi intensif dengan unsur niniak mamak melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Nan Gadang dan Koto Nan Ampek. Legalitas lahan menjadi syarat usulan dukungan pembiayaan dari APBN.
"Pada prinsipnya, Pemko sangat menghargai keberadaan dan status tanah ulayat yang menjadi lahan tempat bangunan pasar tersebut berdiri. Pada akhirnya, tujuan pembangunan pasar ini adalah untuk lebih mendorong bertumbuh dan meningkatnya pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya yang beraktivitas di lingkungan pasar," terang Zulmaeta.
Zona Dagang hingga Drainase Masuk Cetak Biru Revitalisasi
Cetak biru revitalisasi mencakup penataan zona berdagang, kantong parkir terintegrasi, serta sistem sanitasi, drainase, dan pengelolaan limbah. Rida memastikan pelibatan masyarakat dan pedagang sudah berjalan sejak fase studi kelayakan dan berlanjut hingga penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Tahap berikutnya, poin-poin pandangan fraksi akan dibahas tuntas dalam rapat kerja DPRD dan pemerintah yang telah dijadwalkan. "Seluruh pandangan umum fraksi telah kami tanggapi. Insyaallah, dalam rapat kerja DPRD dan pemerintah yang telah dijadwalkan, poin-poin ini dapat kita jawab secara tuntas dan diskusikan secara bersama-sama," pungkas Rida.
