SUMATERA BARAT — COO HMID Fransiscus Soerjopranoto menyatakan pihaknya tidak akan mempermasalahkan keterlambatan aturan tersebut. Menurut dia, pelaku industri hanya bisa bergantung pada dua faktor utama: konsumen dan regulasi yang diterbitkan pemerintah.
"Kami hanya nunggu aturan dari pemerintah. Karena kalau kita ingin berjualan otomotif di Indonesia ada dua kan. Satu customer, satu lagi regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah," kata Frans di Jakarta, Kamis (2/7).
Rencana pemberian insentif kendaraan listrik semula dijadwalkan berlaku pada Juni 2025. Kemudian diundur ke Juli, dan kabar terbaru menyebutkan mundur lagi ke Agustus. Alih-alih mempercepat realisasi, pemerintah justru tengah mengalihkan perhatian pada persiapan program mobil nasional.
Kondisi ini membuat para pemangku kepentingan di sektor otomotif mulai gelisah. Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif secara terbuka meminta kepastian dari pengambil kebijakan di kementerian atau lembaga lain.
"Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," ujar Febri melansir Antara, Rabu (1/7).
Febri menambahkan, tanpa kepastian jadwal, konsumen cenderung menunda keputusan pembelian. Sikap wait and see ini berpotensi menekan kinerja industri otomotif yang tengah berharap ada dorongan dari paruh kedua tahun ini.
"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di kementerian/lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif tersebut," ujar Febri.
Dari sisi HMID, Fransiscus memperkirakan pasar otomotif nasional tahun ini masih bergerak di level yang relatif sama dibanding tahun lalu. Meski begitu, ia berharap ada peningkatan penjualan pada semester kedua, salah satunya lewat ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang dimulai akhir Juli.
"Dan untuk regulasi sendiri kan kita selalu mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah kita gak pernah komplain," tegas Frans.
Ia berharap pemerintah bisa menghadirkan kebijakan yang mendukung pengembangan kendaraan, baik untuk mesin konvensional maupun teknologi yang lebih ramah lingkungan. "Harapannya pastinya Indonesia bisa memberikan policy atau kebijakan yang mendukung engine ataupun powertrain yang lebih ramah lingkungan. Itu saja dari kami," ucapnya.
Penundaan insentif EV ini menjadi ironi di tengah komitmen pemerintah mendorong elektrifikasi. Sementara konsumen dan pabrikan sudah siap, kepastian regulasi justru masih menjadi tanda tanya besar hingga pertengahan tahun ini.