PADANG — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026). Dokumen ini menjadi pedoman arah kebijakan fiskal daerah untuk tahun depan.
Mahyeldi menjelaskan bahwa penyusunan anggaran ini mempertimbangkan tekanan ekonomi makro global dan nasional. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Sumbar tercatat melambat ke 3,37 persen, turun dari 4,36 persen pada tahun sebelumnya.
Bencana Alam dan Dampaknya terhadap Ekonomi Daerah
Perlambatan tersebut, menurut Mahyeldi, dipicu oleh serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Bencana itu secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, dan mobilitas masyarakat, terutama di sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi.
Meskipun menghadapi tantangan, sejumlah indikator sosial justru menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen, atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, sementara tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat menjadi 77,27, tetap di atas rata-rata nasional.
“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” ujar Mahyeldi.
Akselerasi Ekonomi Berbasis Nagari dan UMKM
Tema pembangunan Sumbar tahun 2027 adalah “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.” Kebijakan ini akan diwujudkan melalui percepatan transformasi ekonomi berbasis nagari dan UMKM, peningkatan akses layanan dasar, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah.
Mahyeldi menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran disusun dengan prinsip money follows program. Artinya, belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, sekaligus memperkuat mitigasi dan pemulihan pascabencana.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung mitigasi risiko dan pemulihan pascabencana secara tangguh,” tegasnya.
Digitalisasi Pajak dan Hilirisasi Sektor Unggulan
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, Pemprov Sumbar menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi perpajakan, penguatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, belanja daerah diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tangguh bencana, pengembangan pariwisata, dan percepatan ekonomi kreatif berbasis UMKM.
Pemerintah daerah juga akan mendorong hilirisasi sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, percepatan investasi, pengendalian inflasi, serta pengembangan ekonomi hijau. Secara fiskal, setelah memperhitungkan komponen pembiayaan daerah, APBD 2027 diproyeksikan mengalami defisit sekitar Rp 66 miliar.
Menutup penyampaiannya, Mahyeldi berharap pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan memperkuat pembangunan Sumbar. “Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat,” tutupnya.
