PADANG — Jika setiap pegawai menyisihkan Rp 1.000 dari pendapatannya setiap hari, Pemprov Sumatera Barat dapat mengumpulkan dana wakaf senilai Rp 25 juta per hari. Potensi itu yang coba digarap Gubernur Mahyeldi Ansharullah dengan mengajak seluruh ASN membangun budaya berwakaf secara rutin dan berkelanjutan.
Ajakan tersebut mengemuka dalam kegiatan Subuh Mubarakah ASN Pemprov Sumbar bertema "Menanam Amal Jariyah Melalui Wakaf, Menuai Pahala Tanpa Batas". Acara yang digelar di Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu dihadiri para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ASN, serta anggota Paskibraka Provinsi Sumbar tahun 2026.
Mahyeldi menghitung, dari total 25.000 pegawai di lingkup Pemprov Sumbar, andai masing-masing menyisihkan Rp 1.000 per hari, maka dana yang terkumpul mencapai Rp 25 juta setiap harinya. Dana tersebut dinilai mampu menjadi solusi pembiayaan berbagai program sosial.
"Kalau dilakukan bersama-sama dan dikelola secara profesional, potensi wakaf dari ASN akan sangat besar. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pendidikan, pengembangan SDM, hingga membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang lebih baik," ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, pemahaman wakaf selama ini kerap terbatas pada aspek ibadah semata. Padahal, jika dikelola secara profesional, wakaf memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar bagi daerah.
Ia mengapresiasi materi tausiah yang disampaikan Ustaz H. Yendri Junaidi, Lc., M.A. karena memberikan perspektif baru bahwa wakaf merupakan amal jariyah yang berdampak luas. Lewat Subuh Mubarakah, gubernur juga menilai pembinaan karakter ASN menjadi lebih kuat, terutama dalam hal integritas, kedisiplinan, dan semangat pengabdian.
"Subuh Mubarakah bukan sekadar kegiatan ibadah rutin, tetapi juga menjadi ruang pembinaan karakter ASN agar memiliki integritas yang kuat serta semangat melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab," katanya.
Untuk memastikan pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel, Pemprov Sumbar mendorong pembentukan lembaga Minang Global Wakaf. Lembaga ini diharapkan mampu menghimpun dan mengelola wakaf secara profesional.
Sebagai langkah konkret, Mahyeldi meminta lima ASN Pemprov Sumbar yang telah lulus sertifikasi sebagai Nazhir Wakaf segera diberdayakan. Mereka akan memperkuat tata kelola wakaf di daerah agar dana yang masuk benar-benar tepat sasaran.
Pengembangan wakaf di Sumbar tidak bisa berjalan sendiri. Gubernur menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, Baznas, lembaga pengelola wakaf, dunia usaha, hingga perantau Minang yang tersebar di berbagai daerah dan negara.
"Melalui sinergi yang kuat, saya optimistis wakaf dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mempercepat pembangunan Sumatera Barat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan," tutup Mahyeldi.