PADANG — Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy menginstruksikan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengubah pola kerja dari pasif menunggu menjadi aktif menjemput program dari pemerintah pusat. Instruksi ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
Menurut Vasko, paradigma pembangunan saat ini telah berubah. Daerah yang paling siap akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang sekadar membutuhkan namun tidak menunjukkan kesiapannya.
Proposal Matang Jadi Kunci Utama
Vasko menegaskan bahwa kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal. Mulai dari konsep, skema rancangan dukungan lintas sektor, hingga usulan proposal yang terukur.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting di tengah keterbatasan fiskal APBD Sumbar. Sementara kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi, program nasional menjadi salah satu solusi strategis untuk mengakselerasi pembangunan daerah.
Tim Khusus Dibentuk, Target Rampung Akhir Mei 2026
Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, mengatakan pihaknya segera membentuk kelompok kerja khusus untuk mendukung percepatan suksesi program strategis nasional di daerah. Setiap program nantinya akan memiliki OPD pengampu utama yang didukung OPD lintas sektor.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program strategis nasional,” kata Zefnihan.
Rancangan skema kerja dan bentuk dukungan ditargetkan rampung pada akhir Mei 2026. Selanjutnya akan dikemas dalam bentuk proposal usulan dan diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemendagri dan Bappenas.
Tak Hanya Fisik, Program Nonfisik Juga Disiapkan
Dukungan yang disiapkan Pemprov Sumbar tidak hanya mencakup program fisik, tetapi juga program nonfisik. Seluruh OPD diminta segera mematangkan pemetaan kebutuhan sesuai bidang tugas masing-masing untuk diintegrasikan dalam proposal.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal usulan sudah masuk ke pusat sehingga pada 2027 nanti semakin banyak program nasional yang bisa dibawa ke Sumbar,” ujar Zefnihan.
Dengan strategi jemput bola ini, Pemprov Sumbar berharap dapat mengoptimalkan peluang mendapatkan alokasi program nasional yang lebih besar, sehingga percepatan pembangunan di berbagai sektor dapat terwujud secara nyata.
