PADANG — Rapat koordinasi di Ruang Temu Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat, Senin lalu, menghasilkan satu kesepakatan strategis: tiga daerah di koridor selatan-timur resmi bergerak bersama mengajukan status PSN. Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan komitmen bersama lintas daerah.
Dokumen itu menjadi syarat mutlak sebelum proposal kawasan SSD—akronim Sawahlunto, Sijunjung, Dharmasraya—dilayangkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kepala Bappeda Sumbar Zefnihan dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Sumbar Ezeddin Zain turut mendampingi pertemuan.
Mengapa Tiga Daerah Ini Disatukan?
Vasko Ruseimy menyebut ketiga wilayah memiliki potensi yang saling melengkapi, bukan kompetitif. Sawahlunto mengandalkan pariwisata warisan budaya dunia UNESCO dan sektor energi. Sijunjung unggul di bidang logistik dan agraris. Sementara Dharmasraya menjadi pintu gerbang logistik jalur lintas tengah Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi dan Riau.
"Kita ingin pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya memiliki potensi yang saling melengkapi. Kalau kita satukan dalam satu arah pembangunan, kita yakin manfaatnya akan jauh lebih besar bagi masyarakat," ujar Vasko dalam keterangan yang diterima Kompas.com.
Bukan Sekadar Proyek Fisik, Tapi Ekosistem Investasi
Wagub menegaskan bahwa pengajuan status PSN untuk kawasan SSD tidak semata-mata berfokus pada pembangunan fisik atau penyerapan anggaran APBN. Tujuan substansial dari integrasi ini adalah menstimulus ekosistem investasi swasta yang mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.
Kawasan SSD dirancang sebagai klaster ekonomi modern dengan lima pilar utama: penguatan industri hulu ke hilir, peningkatan nilai tambah produk lokal, pembangunan konektivitas logistik, pemanfaatan energi hijau, serta pengembangan sektor pariwisata secara terintegrasi.
"Kalau akses semakin baik, investasi akan lebih mudah masuk. Ketika investasi tumbuh, usaha masyarakat ikut berkembang, lapangan kerja bertambah, dan ekonomi daerah bergerak lebih cepat. Itu yang sedang kita siapkan bersama," kata Vasko.
Clear and Clean Jadi Syarat Mutlak
Keberhasilan usulan ini tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi. Pemerintah pusat mensyaratkan dokumen administrasi yang bersih dan cepat—istilah teknisnya clear and clean. Oleh sebab itu, kesepakatan yang ditandatangani mencakup komitmen bersama menyuplai data makro dan dokumen kajian kelayakan wilayah.
Jika usulan ini terealisasi, kawasan penyangga tersebut diproyeksikan bertransformasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru. Koridor selatan-timur Sumbar selama ini dikenal sebagai wilayah yang tumbuh lebih lambat dibanding pesisir barat yang menjadi pusat aktivitas ekonomi utama provinsi.
