SUMATERA BARAT — Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mempercepat pembersihan portofolio BUMN yang dinilai tidak efisien. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa ribuan perusahaan negara yang selama bertahun-tahun membebani anggaran akan satu per satu dibubarkan.
"Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup," kata Prabowo saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7/2026).
Efisiensi dari Gaji Direksi hingga Overhead
Menurut Prabowo, penghematan yang sudah diraih dari penutupan awal mencapai hampir Rp70 triliun. Angka itu berasal dari pemangkasan gaji direksi, biaya operasional, dan overhead perusahaan-perusahaan yang selama ini hanya menjadi beban negara.
"Dari gaji direksi saja sampai sekarang overhead, dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat saudara-saudara," ujar Prabowo dalam kesempatan yang sama.
Langkah ini menyasar BUMN yang tidak memiliki prospek bisnis, selalu mencatatkan kerugian, dan tidak memberikan kontribusi dividen kepada negara. Pemerintah menilai mempertahankan perusahaan semacam itu hanya akan menguras kas negara tanpa hasil yang berarti.
Dampak bagi Pekerja dan Industri
Penutupan massal ini dipastikan berdampak pada ribuan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Meski demikian, pemerintah menyatakan akan menyiapkan skema transisi bagi karyawan yang terdampak, termasuk program alih daya ke sektor produktif atau pensiun dini dengan kompensasi.
Di sisi lain, langkah ini mendapat sorotan dari pengamat BUMN. Mereka menilai bahwa penutupan harus diikuti dengan audit menyeluruh agar aset negara tidak hilang atau dijual murah. Beberapa BUMN yang sudah lama merugi, seperti perusahaan di sektor perkebunan kecil, manufaktur non-strategis, dan jasa keuangan skala kecil, disebut menjadi prioritas pertama.
Target 2026: 800 BUMN Lenyap
Dengan target 250 perusahaan tutup pada Juli 2026, pemerintah masih harus menutup sekitar 550 BUMN lagi hingga akhir tahun ini. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap melalui mekanisme likuidasi, penggabungan usaha, atau pengalihan aset ke sektor swasta.
Kebijakan ini menjadi salah satu agenda utama Prabowo dalam merampingkan struktur BUMN yang selama puluhan tahun terus bertambah tanpa evaluasi kinerja yang ketat. Dengan penghematan Rp70 triliun yang sudah diraih, pemerintah optimistis bahwa efisiensi lebih besar akan tercapai setelah seluruh 800 perusahaan ditutup pada akhir 2026.
