Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mengalokasikan dana Rp 3,3 miliar untuk program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Anggaran tersebut dipakai untuk pengadaan perahu karet, sistem peringatan dini (EWS), hingga sosialisasi keluarga tangguh bencana di delapan nagari. Realisasi fisik program telah mencapai sekitar 60 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
SIMPANG EMPAT — BPBD Pasaman Barat memastikan puluhan program pengurangan risiko bencana berjalan sesuai jadwal. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman Barat, Zulkarnain, menyebutkan progres pengerjaan fisik telah menembus 60 persen hingga pekan ini.
"Untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana kita anggarkan Rp 3,3 miliar," kata Zulkarnain di Simpang Empat, Senin.
Anggaran Difokuskan untuk Apa Saja?
Belanja Rp 3,3 miliar itu menyasar dua hal besar: penguatan dokumen perencanaan dan pengadaan alat pendukung di lapangan. Dari sisi dokumen, BPBD menyusun rencana penanggulangan bencana, dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), serta Rencana Kontingensi (Renkon).
Untuk kebutuhan operasional, pemerintah daerah mengadakan perahu karet, sistem peringatan dini banjir, papan informasi daerah rawan bencana, serta petunjuk arah jalur evakuasi banjir dan tsunami.
Sosialisasi Menyasar Delapan Nagari Pesisir
BPBD juga menjadwalkan sosialisasi keluarga tangguh bencana di delapan nagari. Prioritas diberikan kepada wilayah pesisir yang memiliki kerawanan tinggi terhadap banjir dan tsunami. Layanan informasi publik diperkuat lewat pemasangan papan pengumuman dan baliho berisi panduan kesiapsiagaan.
Dalam penyusunan dokumen kebencanaan, BPBD Pasaman Barat menyesuaikan proses dan tahapan dengan ketentuan serta waktu yang ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penyesuaian itu diperlukan agar dokumen bisa menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah.
Dukungan EWS Tsunami dari Provinsi
Selain program yang dibiayai APBD, BPBD Provinsi Sumatera Barat telah memfasilitasi pengadaan EWS tsunami di tiga titik Pasaman Barat. Alat tersebut ditempatkan di Nagari Air Bangis, kawasan Sungai Aur Selatan-Sikilang, dan Nagari Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pesisir.
BPBD berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan sesuai target pada akhir 2026. Penyelesaian program diharapkan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Nagari Didorong Bentuk Kelompok Siaga Bencana
Mengingat Pasaman Barat merupakan daerah dengan potensi kerawanan bencana, seluruh nagari didorong proaktif melaksanakan mitigasi dan penanganan bencana skala lokal desa. Upaya tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penanganan Bencana di Desa.
Penguatan diarahkan pada Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat nagari. BPBD juga mendorong pemberdayaan seluruh personel kebencanaan, termasuk KSB, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan pemadam kebakaran (Redkar), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Melalui kolaborasi tersebut, BPBD Pasaman Barat menargetkan terbentuknya masyarakat yang lebih siap, tangguh, dan mampu melakukan penanganan awal bencana secara terkoordinasi.
