SUMATERA BARAT — Hakim Distrik AS Rita Lin dalam putusan setebal 59 halaman menyatakan bahwa penyebutan keamanan nasional tidak bisa dijadikan dalih untuk menghukum kritikus pemerintah. "The empty invocation of national security is not a blank check to punish and retaliate against government critics," tulis Hakim Lin. Putusan ini merupakan kemenangan pertama bagi Anthropic dalam gugatan hukumnya terhadap Gedung Putih.
Akar Sengketa: Desakan Hapus Fitur Keselamatan
Perseteruan bermula pada akhir Februari, ketika Departemen Pertahanan dan Menterinya, Pete Hegseth, menekan Anthropic untuk menghapus sejumlah pengaman dari sistem AI mereka. CEO Anthropic, Dario Amodei, menegaskan perusahaannya menolak menggunakan model AI-nya untuk pengawasan massal atau pengembangan senjata otonom.
Penolakan ini memicu eskalasi. Trump kemudian memerintahkan seluruh lembaga pemerintah AS untuk berhenti menggunakan Claude dan layanan Anthropic lainnya. Presiden AS itu menyebut akan ada masa transisi enam bulan bagi lembaga federal untuk pindah dari produk Anthropic.
Konsekuensi Hukum dan Status Supply Chain Risk
Setelah negosiasi gagal, Anthropic menjadi perusahaan AS pertama yang ditetapkan sebagai risiko rantai pasokan (supply chain risk). Perusahaan itu menggugat Gedung Putih di dua pengadilan federal untuk dua penetapan terpisah. Putusan Hakim Lin hanya memenangkan salah satu gugatan tersebut.
Anthropic masih berstatus sebagai risiko rantai pasokan sampai putusan kedua keluar. Kemenangan di kedua kasus pun tidak mewajibkan Pentagon untuk kembali bekerja sama dengan perusahaan tersebut.
Dampak ke Bisnis: Pendapatan Justru Melesat
Juru bicara Anthropic menyambut baik putusan pengadilan. "We welcome the court's ruling that this supply chain risk designation was unlawful," kata juru bicara tersebut kepada CNBC. Pihak perusahaan menambahkan tetap fokus bekerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan AI bagi keamanan nasional.
Penetapan risiko rantai pasokan ternyata tidak mengganggu laju bisnis Anthropic. Pendapatan perusahaan melonjak ke rekor 11,5 miliar dolar AS — 14 kali lipat dibandingkan pendapatan pada kuartal yang sama tahun lalu. Performa finansial ini memperkuat posisi Anthropic menjelang potensi pencatatan saham perdana (IPO) yang diperkirakan terjadi tahun ini.
Yang Perlu Dipahami Konsumen dan Pengembang AI
Kasus ini menjadi preseden penting bagi industri AI, khususnya soal batas kekuasaan pemerintah dalam mengatur perusahaan teknologi. Keputusan Hakim Lin menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan administrasi tidak bisa dijadikan alasan pembatasan sepihak oleh lembaga negara.
Bagi pengguna enterprise yang memakai model Claude untuk pengembangan aplikasi, putusan ini memberi kepastian hukum bahwa layanan Anthropic tidak serta-merta bisa dihentikan oleh intervensi politik. Namun status gugatan kedua yang belum diputus tetap menjadi variabel yang perlu dipantau.
