PADANG — Antusiasme warga Kota Padang dalam mengisi Survei Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) 2026 melampaui ekspektasi. Hingga 6 Juli 2026, tercatat 8.151 orang telah berpartisipasi, jauh melebihi target awal yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak 1.250 responden.
Empat Aspek yang Diukur dalam Survei IHaI 2026
Kepala Kesbangpol Kota Padang, Syahendri Barkah, mengatakan bahwa pengukuran ini merupakan program nasional dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri. Survei tersebut mengukur empat aspek utama dengan bobot berbeda: ekonomi 30 persen, keberagaman 25 persen, sosial 23 persen, dan budaya 22 persen.
“Indeks Harmoni Indonesia menggambarkan bagaimana pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah dari sisi sosial, ekonomi, budaya, serta keberagaman. Melalui survei ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh program pembangunan telah melibatkan semua unsur masyarakat tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan,” ungkap Syahendri Barkah, Selasa (7/7/2026).
Target Responden: Dari ASN hingga Pelaku UMKM
Pemerintah pusat menargetkan responden dari berbagai kalangan untuk memastikan keterwakilan data. Sasaran survei meliputi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku UMKM, kelompok tani, buruh, hingga komunitas lainnya.
Meskipun jumlah partisipan sudah melampaui target, Kesbangpol tetap mendorong warga yang menjadi sasaran untuk berpartisipasi. “Yang terpenting bukan hanya jumlah responden, tetapi keterwakilan seluruh unsur masyarakat. Semakin banyak elemen masyarakat yang berpartisipasi, semakin akurat pula gambaran tingkat harmoni di Kota Padang sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” kata Syahendri.
Batas Akhir Pengisian 17 Juli 2026
Kesbangpol Kota Padang mengingatkan bahwa pengisian kuesioner masih berlangsung hingga 17 Juli 2026. Responden yang menjadi sasaran dapat mengakses survei secara daring melalui laman https://surveiihai.neterra.id/s/surveiihai.
Hasil pengukuran IHaI 2026 nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data. Pemko Padang berharap partisipasi aktif masyarakat dapat mencerminkan kondisi keharmonisan Kota Padang secara utuh, sekaligus mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
