PADANG — Bawaslu Sumatera Barat mulai menggeser strategi pengawasan pemilu ke ruang digital. Lembaga pengawas ini menilai pembentukan komunitas digital dari para alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) menjadi cara paling murah dan cepat untuk mengantisipasi praktik politik uang pada Pemilu 2029.
Anggota Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menyebut politik uang masih menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Karena itu, pengawasan tidak bisa lagi bertumpu pada jajaran struktural pengawas saja, tetapi harus melibatkan jaringan masyarakat yang aktif menyebarkan informasi.
"Tantangan paling besar bagaimana politik uang tidak terwujud di Pemilu 2029," kata Khadafi saat evaluasi pelaksanaan P2P Tahun 2026 di Sumbar, Jumat (28/8/2026).
Efisiensi Anggaran Jadi Alasan Beralih ke Daring
Khadafi menjelaskan, pendekatan digital dipilih karena relevan dengan keterbatasan anggaran. Edukasi dan pengawasan partisipatif tidak selalu membutuhkan pertemuan fisik yang biayanya relatif besar.
"Kita harapkan Bawaslu kabupaten dan kota memiliki kelompok komunitas digital, maka ruang dialog akan muncul. Tidak banyak biaya, bisa dilakukan di mana saja, dan ini paling murah dan cepat dari yang kita bayangkan," ujarnya.
Meski hanya 24 orang yang dihadirkan dalam pelatihan tatap muka di tiap daerah, jangkauan program bisa meluas jika setiap peserta meneruskan pengetahuan ke lingkungannya. "Memang hanya 24 orang yang kita hadirkan mengikuti P2P di masing-masing kabupaten dan kota, tapi melalui kanal dan saluran informasi yang dimiliki dapat respons dari publik," katanya.
Mengapa Tatap Muka Tetap Dipilih di 19 Kabupaten Kota?
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menegaskan program P2P tetap dilaksanakan secara langsung di seluruh kabupaten dan kota, berbeda dengan sejumlah provinsi lain yang memilih daring. Pertemuan fisik dinilai penting untuk membangun kedekatan emosional antara pengawas dan peserta.
"Di provinsi lain ada yang memilih daring. Kita dengan semangat luar biasa menyepakati melakukan pertemuan langsung di seluruh kabupaten dan kota," kata Alni.
Program ini dimulai pada Juni 2026 di Kabupaten Pesisir Selatan dan berlanjut secara bertahap hingga Kepulauan Mentawai. Setelah pelatihan usai, Bawaslu tidak memutus komunikasi dengan para peserta.
"Pasca kegiatan ini kita tindak lanjuti beberapa momentum. Kita lakukan kolaborasi dengan peserta P2P melalui pertemuan rutin dan meng-update pengetahuan serta perkembangan politik," ujarnya.
Satu Daerah Masih Di Bawah Target Peserta
Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Sumbar, Fadhlul Hanif, menyebut pelaksanaan P2P 2026 secara umum melampaui target minimal nasional sebanyak 20 orang. Sumbar menetapkan target lebih tinggi, yakni 24 peserta per daerah.
Kendati demikian, masih terdapat satu kabupaten atau kota yang jumlah pesertanya belum memenuhi harapan. Kondisi itu menjadi catatan evaluasi untuk pelaksanaan program berikutnya.
"Kami harapkan banyak masukan dan catatan evaluasi. Semoga catatan yang sudah bagus dipertahankan, sementara yang perlu diperbaiki terus ditingkatkan sehingga lebih baik lagi," ujar Fadhlul.
Evaluasi ini menjadi pijakan Bawaslu Sumbar untuk memadukan pendidikan pengawasan, jejaring komunitas, dan ruang digital sebagai benteng pencegahan pelanggaran menjelang Pemilu 2029.
