PADANG — Komisi IV DPRD Sumatera Barat mendesak pemerintah daerah untuk mengambil peran lebih serius dalam pengawasan kendaraan angkutan barang. Desakan ini muncul setelah kecelakaan beruntun di kawasan Padang Besi yang diduga disebabkan oleh truk bermuatan berat yang mengalami rem blong. Insiden tersebut merenggut nyawa satu keluarga pengguna jalan raya.
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa pengawasan terhadap angkutan barang tidak bisa lagi dilakukan secara normatif. “Terkait pengelolaan lalu lintas melalui Dinas Perhubungan, ketertiban memang harus diutamakan. Kita tidak menginginkan terjadinya kecelakaan yang korbannya adalah masyarakat pengguna jalan raya,” ujarnya kepada Langgam.id, Rabu (13/5/2026).
Optimalisasi Jembatan Timbang di Perbatasan Padang-Solok
Salah satu poin utama yang disorot adalah fungsi jembatan timbang, khususnya yang berada di perbatasan Padang-Solok. Meskipun pengelolaan jembatan timbang kini telah beralih ke pemerintah pusat, Komisi IV meminta dinas terkait tetap aktif melakukan koordinasi. Pemeriksaan kendaraan dan uji KIR dinilai sebagai garda terdepan pencegahan kecelakaan akibat truk kelebihan muatan.
Doni mengakui bahwa pemeriksaan di jembatan timbang kerap menimbulkan antrean panjang yang berpotensi menyebabkan kemacetan. Namun, ia menekankan bahwa solusi harus dicari tanpa mengorbankan aspek keselamatan. “Ini akan terus kami suarakan dari Komisi IV, terutama terkait jembatan timbang untuk melihat kelayakan kendaraan,” tegasnya.
Titik Rawan di Sitinjau Lauik Butuh Jalur Penyelamat
Selain pengawasan teknis, DPRD Sumbar juga menyoroti infrastruktur di jalur ekstrem Sitinjau Lauik. Komisi IV telah berulang kali menyarankan pembangunan jalur penyelamat atau escape ramp di sejumlah tikungan krusial. Fasilitas ini dirancang untuk mengantisipasi kendaraan yang kehilangan fungsi pengereman saat melintasi turunan panjang dan tikungan tajam.
“Misalnya di lokasi-lokasi rawan, salah satunya di tikungan Sitinjau Lauik,” ucap Doni yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumbar. Ia menilai, tanpa infrastruktur pendukung, risiko kecelakaan di jalur tersebut akan terus menghantui pengguna jalan.
Peringatan untuk Pemilik Armada: Kelalaian Berdampak Fatal
Dalam kesempatan yang sama, Doni memberikan peringatan keras kepada para pemilik kendaraan angkutan. Ia meminta agar kelayakan armada diperiksa secara berkala sebelum dioperasikan. “Kelalaian dalam pemeliharaan kendaraan berdampak fatal dan kerugian terbesar akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkapnya.
Komisi IV DPRD Sumbar berkomitmen untuk terus menyuarakan pengawasan ini, terutama terkait fungsi jembatan timbang. Pemerintah daerah diminta tidak lepas tangan dan tetap turun langsung melakukan pengawasan serta koordinasi dengan pemerintah pusat demi menekan angka kecelakaan di jalan raya.
