PADANG PANJANG — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, kepada Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis di Kantor BPK Sumbar, Senin. Opini WTP diberikan setelah laporan keuangan Pemkot Padang Panjang dinilai wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Indeks Tindak Lanjut Capai 86,02 Persen
Tak hanya opini WTP, Kota Padang Panjang juga mencatatkan indeks tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebesar 86,02 persen. Angka ini menempatkan Padang Panjang sebagai peringkat kedua terbaik di Sumatera Barat dalam hal ketepatan menindaklanjuti rekomendasi BPK.
“Capaian ini menjadi indikator positif bahwa pengelolaan keuangan daerah terus mengalami peningkatan, termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK,” kata Sudarminto. Ia mengapresiasi konsistensi pemerintah kota dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah selama satu dekade terakhir.
Komitmen Bersama Wujudkan Tata Kelola Transparan
Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis menyebut opini WTP ke-10 ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta organisasi perangkat daerah (OPD). “Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta OPD yang terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Hendri menegaskan seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK akan segera ditindaklanjuti. Ia ingin agar tidak ada temuan yang berulang di tahun berikutnya, terutama terkait penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian. “Kita ingin seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan secara maksimal agar tidak menjadi temuan berulang di tahun berikutnya, termasuk penyelesaian persoalan aset daerah yang masih menjadi perhatian,” katanya.
Pengelolaan Keuangan Berbasis Teknologi
Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin profesional, modern, dan berbasis teknologi informasi. Data keuangan yang valid, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
“Data yang akurat menjadi elemen penting dalam proses perencanaan, penganggaran hingga evaluasi pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah,” kata Hendri. Ia juga meminta seluruh OPD meningkatkan disiplin administrasi serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.
Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan juga terus dilakukan melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kompetensi sumber daya manusia. Dengan langkah ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih profesional dan akuntabel ke depannya.
