PADANG — Wali Kota Pariaman Yota Balad menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat, Sudarminto, di aula gedung BPK Perwakilan Sumbar, Jumat. Dalam laporan tersebut, BPK kembali memberikan opini WTP untuk LKPD Pariaman tahun anggaran 2025.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Pariaman kembali meraih Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Ini adalah capaian ketiga belas kami,” kata Yota Balad dalam sambutannya.
Konsistensi Tata Kelola Keuangan Daerah
Yota Balad menegaskan bahwa opini WTP ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan bukti komitmen dalam menyelenggarakan anggaran daerah secara profesional dan berkualitas. Menurutnya, LKPD yang disusun telah mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Ini merupakan bukti komitmen kami dalam menyelenggarakan anggaran daerah secara profesional dan berkualitas,” tegasnya.
Rentetan Prestasi: 13 Kali WTP, 10 Kali Berturut-turut
Dengan diraihnya opini WTP untuk LKPD 2025, Pariaman mencatatkan diri sebagai daerah yang konsisten dalam pengelolaan keuangan. Sejak 2015, kota ini tak pernah sekalipun kehilangan predikat WTP. Capaian ini menempatkan Pariaman di jajaran pemerintah daerah dengan rekam jejak audit keuangan terbaik di Sumatera Barat.
Ketua DPRD Kota Pariaman, Muhajir Muslim, turut hadir mendampingi wali kota dalam acara penyerahan LHP tersebut. Sekretaris Daerah Kota Pariaman dan sejumlah pejabat terkait juga terlihat hadir.
Apa Langkah Selanjutnya?
Pemerintah Kota Pariaman berencana mempertahankan tren positif ini dengan terus memperkuat sistem pengendalian internal dan memperbaiki rekomendasi BPK yang belum tuntas. Wali kota menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak berpuas diri dan tetap menjaga disiplin anggaran.
BPK Perwakilan Sumatera Barat sendiri menyerahkan LHP untuk sejumlah daerah lainnya secara bergiliran di lokasi yang sama. Proses penyerahan berlangsung tertutup dan dihadiri oleh kepala daerah serta pimpinan DPRD masing-masing.
