PADANG — Rapat koordinasi itu digelar untuk mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran, sekaligus meminimalkan potensi maladministrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Kegiatan dihadiri Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar Adel Wahidi, serta seluruh staf ahli gubernur, asisten, dan kepala perangkat daerah.
Arry Yuswandi yang mewakili Gubernur Mahyeldi Ansharullah menilai forum itu menjadi momentum penting memperkuat koordinasi antarlembaga. Gubernur dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy tidak hadir karena menjalankan agenda pemerintahan di luar daerah.
Kualitas Pelayanan Jadi Indikator Keberhasilan Pemerintah
Menurut Arry, masyarakat kini semakin kritis dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap layanan pemerintah. Keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, adil, transparan, dan memberikan kepastian.
“Kita harus mengubah budaya defensif terhadap kritik. Jawaban terbaik atas kritik bukan mencari pembenaran, tetapi menunjukkan pelayanan publik yang semakin baik,” tegasnya di hadapan para pejabat pemprov.
Mengapa Budaya Evaluasi Masih Jadi Kendala?
Arry mengakui masih ada persepsi di tengah masyarakat bahwa kualitas pelayanan pemerintah belum sepenuhnya mampu melampaui standar sektor swasta. Ia mengajak seluruh organisasi perangkat daerah menjadikan Ombudsman sebagai mitra strategis untuk perbaikan berkelanjutan.
“Kalau memang kurang, katakan kurang dan segera perbaiki. Tetapi jika sudah baik, tunjukkan capaian itu secara terbuka. Pemerintah harus membangun budaya organisasi yang terbuka terhadap evaluasi, kritik, dan masukan,” tambahnya.
Integritas Aparatur Jadi Fondasi Utama
Maneger Nasution menegaskan pelayanan publik tidak cukup hanya berjalan efektif. Pelayanan juga harus tepat sasaran, bebas penyimpangan, dan diawasi secara konsisten. Indonesia sudah memiliki berbagai instrumen pengawasan, mulai dari BPK, BPKP, inspektorat hingga Ombudsman.
“Nilai dasar pengawasan itu universal, yakni independensi, integritas, tidak berpihak, imparsial, dan profesional. Tetapi yang paling berat sesungguhnya adalah menjaga kejujuran,” ujarnya.
Menurut Maneger, perbaikan regulasi dan digitalisasi sistem pelayanan harus berjalan seiring dengan penguatan integritas aparatur. “Peraturan bisa bagus, sistem bisa diperbaiki, penghasilan bisa ditingkatkan. Tetapi kalau yang muncul adalah keserakahan, maka itu persoalan yang jauh lebih sulit diselesaikan,” tutupnya.
Melalui rakor tersebut, Pemprov Sumbar dan Ombudsman RI berharap kolaborasi pengawasan semakin kuat sehingga mampu mewujudkan pelayanan publik yang responsif, akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
