PADANG — Kebutuhan gaji 4.800 tenaga PPPK di Kota Padang mencapai Rp250 miliar lebih per tahun, menggerus porsi belanja pembangunan di APBD. Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, menilai program pengangkatan PPPK yang digagas pemerintah pusat justru membebani keuangan daerah secara sepihak.
“Pada awalnya PPPK menjadi program yang didorong pemerintah pusat. Namun setelah mereka diangkat, beban pembayaran gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya justru dialihkan kepada pemerintah daerah,” ujar Mastilizal Aye saat dikonfirmasi media, Rabu (17/6).
Perhitungan Anggaran yang Menguras Kas Daerah
Jumlah PPPK yang telah diangkat di Kota Padang mencapai 4.800 orang. Dengan skema pembayaran gaji selama 14 bulan dalam setahun, termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13, total kebutuhan anggaran diperkirakan menembus angka Rp250 miliar.
“Angka tersebut hanya untuk menggaji PPPK. Tentu ini sangat menggerus kemampuan APBD Kota Padang untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya,” jelas politisi Partai Gerindra itu.
Bukan Hanya Masalah Kota Padang
Mastilizal Aye menegaskan persoalan serupa tidak hanya dialami oleh Kota Padang, melainkan hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi telah menyuarakan hal yang sama: pemerintah pusat harus kembali membayarkan gaji PPPK.
“Kami mendukung usulan agar pemerintah pusat kembali ikut membayarkan gaji PPPK. Sebab kondisi ini sangat memberatkan APBD daerah,” katanya.
Desakan Solusi Konkret dari Pemerintah Pusat
DPRD Kota Padang mendesak agar pemerintah pusat segera menghadirkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Tanpa perubahan skema pendanaan, program pembangunan di daerah terancam mandek karena anggaran habis tersedot untuk belanja pegawai.
“Kita meminta ada solusi konkret dari pemerintah pusat. Jangan sampai daerah terus dibebani tanpa dukungan pendanaan memadai,” tegas Mastilizal Aye.
