SUMATERA BARAT — Laporan CNBC yang menganalisis catatan pengeluaran House of Representatives mengungkap dominasi absolut OpenAI dalam belanja alat AI berbayar. Sepanjang periode berakhir 31 Maret, Kongres membelanjakan sekitar US$100.580 (sekitar Rp1,66 miliar) untuk ChatGPT dari total US$113.740 (sekitar Rp1,87 miliar) anggaran AI. Angka ini menunjukkan adopsi yang masif mengingat proses legislatif biasanya identik dengan birokrasi yang kaku.
Anthropic Claude Jauh Tertinggal di Posisi Kedua
Pesaing terdekat ChatGPT, yakni Claude milik Anthropic, hanya mencatatkan belanja US$13.160 (sekitar Rp217 juta) dari 37 transaksi. Selisih yang sangat timpang ini menegaskan posisi ChatGPT sebagai pilihan utama para staf legislatif.
Menariknya, data juga menunjukkan disparitas politik dalam adopsi teknologi ini. Kantor-kantor yang dikuasai Partai Demokrat memimpin pengeluaran dengan total US$54.165 (sekitar Rp893 juta), angka ini tiga kali lipat lebih besar dibandingkan belanja kantor Partai Republik yang hanya mencapai US$15.782 (sekitar Rp260 juta).
Untuk Apa Para Staf Menggunakan ChatGPT?
Penggunaan AI di lingkungan parlemen bukan sekadar eksperimen. Catatan menunjukkan staf Kongres memanfaatkan ChatGPT untuk tugas-tugas operasional harian yang krusial, antara lain:
- Menyusun draf memo internal dan dokumen kerja
- Meringkas serta menganalisis rancangan undang-undang (RUU) yang kompleks
- Merespons surat dan aspirasi dari konstituen
- Menyiapkan materi untuk sidang dengar pendapat
- Menyeleksi hasil riset kebijakan
- Membantu pembuatan draf konten media sosial
Perlu dicatat, angka ini belum mencakup penggunaan akun gratis atau integrasi AI yang tertanam dalam kontrak software yang lebih besar. Artinya, tingkat adopsi sebenarnya bisa jauh lebih tinggi dari yang terlihat pada catatan pengeluaran.
Implikasi bagi Adopsi AI di Sektor Pemerintahan
Lonjakan belanja ini menjadi sinyal kuat bahwa AI generatif telah bertransformasi dari sekadar alat bantu menjadi infrastruktur penting dalam pengambilan keputusan publik. Kemampuan ChatGPT untuk mengolah dokumen hukum yang tebal dan merangkumnya secara cepat menjadi nilai jual utama di lingkungan yang padat tenggat waktu.
Bagi pengamat teknologi di Indonesia, pola adopsi ini bisa menjadi gambaran awal bagaimana lembaga negara lain mulai merangkul AI. Meski konteks regulasi dan kebutuhan berbeda, tren ini menunjukkan potensi peningkatan efisiensi kerja birokrasi melalui pemanfaatan kecerdasan buatan. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan serius terkait keamanan data dan potensi kebocoran informasi sensitif negara, sebuah isu yang perlu menjadi perhatian serius bagi lembaga pemerintahan mana pun yang berniat mengikuti jejak Kongres AS.
