PADANG — Banjir yang kembali merendam Kota Padang setelah hujan lebat selama 10 jam pada Senin (3/8/2026) membuka borok rendahnya realisasi anggaran mitigasi bencana di Sumatera Barat. Data Satuan Tugas Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat angka serapan yang memprihatinkan, jauh dari harapan percepatan pemulihan pascabencana.
Anggaran Mengendap, Banjir Kembali Datang
Provinsi Sumatera Barat hanya mampu merealisasikan sekitar 2,14 persen dari pagu Rp534 miliar. Kota Padang sendiri, yang menerima tambahan TKD Rp371,85 miliar, baru menyerap Rp45,49 miliar atau sekitar 12 persen. Kabupaten Tanah Datar bahkan lebih rendah lagi, dengan realisasi baru menyentuh 7 persen dari alokasi Rp126,87 miliar.
Angka-angka itu kontras dengan kelancaran penyaluran dari pusat. Satgas PRR Pascabencana Sumatera mencatat, hingga 4 Mei 2026, dana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah turun tanpa syarat salur sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ.
"Bagi pemerintah pusat, tuntasnya penyaluran dana rehab rekon untuk wilayah terdampak bencana itu, apakah hanya berupa angka di atas kertas yang tercermin pada rendahnya serapan anggaran di tingkat pemerintah daerah," ujar Alex dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8/2026).
Viral di Medsos, Mandek di Lapangan
Alex menyayangkan kegaduhan para kepala daerah di media sosial saat bencana terjadi, namun tidak diimbangi eksekusi anggaran yang memadai. Menurutnya, publikasi tanpa aksi nyata hanya menjadi tontonan kosong bagi warga yang terdampak.
"Publik melihat, kepala daerah bersama perangkatnya, selalu viral di berbagai platform media sosial, setiap kali bencana terjadi. Begitupun saat berjuang mencari anggaran ke pemerintah pusat. Semestinya, semangatnya harus lebih hebat lagi, saat merealisasikan anggaran yang telah diperjuangkan itu," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti akar persoalan banjir di ibu kota provinsi. Berdasarkan aspirasi warga, sedimentasi di hilir sungai menjadi biang keladi utama. Air dengan cepat meluap ke permukiman karena pengerukan tidak kunjung dilakukan.
Perlu Komandan Tunggal Penanganan Bencana
Untuk memecah kebuntuan birokrasi yang anggarannya tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Alex mendorong adanya komando terpusat. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta menunjuk satu pejabat khusus yang memegang kendali penuh atas program pemulihan.
"Di titik inilah, perlu perintah yang jelas dari kepala daerah melalui pejabat yang ditunjuk memegang tongkat komando. Kehadiran seorang komandan dalam penanganan bencana, akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring, dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih mudah dan sistematis," pungkas Alex.
Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan dana yang telah diperjuangkan tidak lagi mengendap di kas daerah, tetapi benar-benar berdampak pada pengurangan risiko bencana dan percepatan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat Sumatera Barat.
