PESISIR SELATAN — Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap III di Kabupaten Pesisir Selatan yang dijadwalkan berjalan pada 2026 masih dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah. Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim, menyebut pemerintah daerah saat ini mematangkan seluruh aspek pendukung agar program nasional itu tidak molor.
“Persiapan terus kita matangkan, mulai dari lahan, dokumen lingkungan, hingga infrastruktur dasar. Kita ingin pembangunan Sekolah Rakyat ini berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” ujar Risnaldi, Jumat (29/11).
Status Lahan: 3,4 Hektare Masih Proses Alih Fungsi
Lokasi yang disiapkan untuk sekolah tersebut memiliki luas total sekitar 9,8 hektare dan sudah bersertifikat. Namun, sebagian lahan seluas 3,4 hektare masih berstatus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sehingga perlu diubah fungsinya.
Sekretaris Dinas Pertanian Pessel, Hendro Kurniawan, menjelaskan proses perubahan status itu memerlukan persetujuan dari Kementerian Pertanian. “Proses perubahan ini memerlukan mekanisme teknis dan persetujuan dari Kementerian Pertanian, dan saat ini masih dalam tahap pengurusan,” jelas Hendro.
Sebagai solusi, pemkab menyiapkan lahan pengganti melalui program pencetakan sawah baru seluas sekitar 4 hektare. Skema tukar guling ini diperkirakan membutuhkan anggaran Rp1 miliar yang akan disiapkan secara bertahap.
Dokumen Lingkungan Butuh Waktu 4 Bulan
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kepala Dinas Perkimtan LH Pessel, Roli Bukhori, mengatakan proses penyusunan dokumen itu diperkirakan memakan waktu hingga empat bulan.
“Penyusunan AMDAL diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang memakan waktu sekitar 45 hari,” ujar Roli. Anggaran yang dibutuhkan untuk penyusunan dokumen AMDAL mencapai Rp400 juta.
Akses Jalan Perlu Dilebarkan Jadi 6 Meter
Dari sisi infrastruktur, Kepala Dinas PUTR Pessel, Jaferi, melaporkan lebar akses jalan menuju lokasi pembangunan saat ini masih sekitar empat meter. Jalan tersebut harus ditingkatkan menjadi enam meter agar memenuhi standar operasional pembangunan.
“Untuk memenuhi standar operasional, jalan tersebut perlu ditingkatkan menjadi 6 meter, sehingga diperlukan pembebasan lahan tambahan,” ungkap Jaferi. Pemkab akan berkoordinasi dengan pemerintah nagari setempat untuk mempercepat proses pelebaran.
Di sektor utilitas, PDAM direncanakan membangun jaringan air bersih melalui pemasangan pipa sepanjang sekitar 500 meter menuju lokasi. Sementara untuk pasokan listrik, jaringan sudah tersedia di sekitar kawasan namun tetap diperlukan pengajuan resmi terkait kebutuhan daya. Pemerintah daerah juga menilai perlu penguatan jaringan telekomunikasi melalui pembangunan BTS baru atau layanan berbasis satelit.
Risnaldi Ibrahim menegaskan seluruh OPD diminta bergerak cepat menyelesaikan setiap tahapan persiapan agar pembangunan Sekolah Rakyat tidak mengalami keterlambatan.
