SUMATERA BARAT — Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali digulirkan pemerintah tahun ini dengan target nasional mencapai 200 ribu unit. Peninjauan di Matraman menjadi sinyal bahwa pemerintah serius memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di ibu kota.
Prioritas Warga Berpenghasilan Rendah di Pusat Kota
Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung rumah-rumah yang akan direnovasi di Kelurahan Kayu Manis. Keduanya berdialog dengan calon penerima bantuan untuk memastikan data penerima sesuai sasaran.
"Program ini tidak boleh salah sasaran. Harus tepat orang, tepat rumah, dan tepat jumlah," ujar Mendagri di lokasi peninjauan.
BSPS memberikan bantuan material sebesar Rp 20 juta per unit rumah. Warga penerima wajib menyiapkan lahan dan tenaga kerja secara swadaya. Pemerintah hanya menyuplai bahan bangunan seperti semen, kayu, dan genteng.
Mengapa Baru Sekarang Pemerintah Turun Tangan?
Angka backlog kepemilikan rumah di DKI Jakarta masih tinggi. Data Kementerian PKP mencatat, kebutuhan rumah di Jakarta mencapai 1,2 juta unit sementara pasokan terbatas. Program bedah rumah menjadi solusi cepat untuk memperbaiki kualitas hunian tanpa harus membangun dari nol.
Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, pihaknya akan mengintegrasikan data BSPS dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) untuk menghindari duplikasi penerima bantuan. "Kami ingin program ini tuntas dan berkelanjutan, bukan seremonial belaka," tegasnya.
Skema Baru: Verifikasi Langsung ke Lapangan
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kini mewajibkan verifikasi lapangan oleh pejabat eselon I dan II sebelum pencairan bantuan. Langkah ini untuk mencegah praktik mark-up data yang pernah terjadi di beberapa daerah.
Di Matraman, dari 500 unit yang diajukan, tim verifikasi menyisir satu per satu kondisi rumah. Rumah dengan dinding retak, atap bocor, dan lantai tanah menjadi prioritas utama. Sisanya akan dijadwalkan pada tahap kedua tahun ini.
Program BSPS sendiri sudah berjalan sejak 2015. Hingga 2024, Kementerian PKP mengklaim telah merenovasi lebih dari 1,5 juta unit rumah di seluruh Indonesia. Namun, evaluasi internal menemukan bahwa sekitar 12 persen penerima bantuan tidak memenuhi syarat karena data kependudukan yang tidak mutakhir.
Dampak Langsung bagi Warga Matraman
Sutini, 58 tahun, salah satu penerima bantuan di Matraman, mengaku sudah menunggu program ini sejak tiga tahun lalu. Rumahnya di Gang Haji Saidi hanya berukuran 4x6 meter persegi dengan dinding triplek dan atap seng yang bocor.
"Dulu kalau hujan, kami harus pindah tidur ke dapur. Semoga setelah ini rumah layak ditempati," katanya kepada Mendagri saat peninjauan.
Pemerintah menargetkan seluruh proses renovasi di Matraman rampung dalam tiga bulan ke depan. Jika berhasil, model ini akan direplikasi di wilayah padat penduduk lain seperti Bandung dan Surabaya.
